Kawasan Pasifik Barat dalam dekade terakhir mengalami pergeseran keseimbangan kekuatan yang signifikan seiring menguatnya persaingan antara Amerika Serikat, China, dan aktor-aktor regional. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar latihan militer bersama dengan Papua Nugini dan Fiji di Laut Arafura pada April 2026. Langkah ini bukan sekadar aktivitas militer rutin, melainkan instrumen diplomasi pertahanan yang menegaskan kepentingan strategis Indonesia di Pasifik serta posisinya sebagai kekuatan menengah (middle power) yang mampu menjembatani kepentingan negara besar dan kecil.
Latihan bersama yang berfokus pada penanganan bencana alam dan patroli keamanan maritim ini menunjukkan pergeseran pendekatan Indonesia dalam membangun arsitektur keamanan kawasan. Dengan mengangkat isu non-tradisional, Indonesia memperluas ruang kerja sama yang tidak bersifat konfrontatif, tetapi tetap mengirim sinyal politik yang jelas kepada China dan Australia. Sinyal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan yang sah di Pasifik Barat dan tidak akan menjadi penonton pasif dalam persaingan pengaruh di kawasan ini.
Dinamika Aktor dan Kepentingan Strategis Indonesia
Dari sudut pandang hubungan internasional, langkah Indonesia dapat dibaca sebagai strategi hedging di tengah rivalitas kekuatan besar. Alih-alih secara eksplisit berpihak pada salah satu blok, Indonesia memilih memperkuat jejaring keamanan dengan negara-negara Pasifik yang selama ini menjadi arena kompetisi pengaruh. Keterlibatan Papua Nugini dan Fiji, dua negara yang secara geografis berdekatan namun memiliki kedekatan politik berbeda-beda dengan kekuatan besar, memperlihatkan kapasitas Indonesia untuk menghimpun koalisi maritim di luar kerangka ASEAN. Bagi Australia, latihan ini menjadi pengingat akan pentingnya menjalin hubungan konstruktif dengan Indonesia. Sementara bagi China, langkah ini menandakan bahwa Beijing harus memperhitungkan Jakarta dalam setiap kalkulasi strategisnya di kawasan.
Pacific Maritime Security Forum: Menuju Tata Kelola Keamanan yang Inklusif
Pada ranah diplomatik, Indonesia mengusulkan pembentukan Pacific Maritime Security Forum yang melibatkan 14 negara Pasifik. Usulan ini merupakan upaya untuk mengisi ruang kepemimpinan yang selama ini didominasi oleh kekuatan besar. Forum tersebut dirancang sebagai mekanisme multilateral yang memungkinkan negara-negara kecil memiliki suara dalam isu-isu keamanan maritim, mulai dari patroli perairan, penanganan bencana, hingga penetapan batas laut. Dengan inisiatif ini, Indonesia memperkuat peran sebagai negara yang mampu menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang di Pasifik.
Meski menjanjikan, inisiatif ini menghadapi tantangan yang tidak kecil. Pacific Maritime Security Forum harus beroperasi di tengah arsitektur keamanan yang telah ada, seperti Pacific Islands Forum dan berbagai mekanisme yang dipelopori Australia serta sekutunya. Indonesia dituntut untuk merancang pendekatan yang kooperatif dan saling melengkapi, bukan menciptakan duplikasi atau persaingan institusional yang justru melemahkan stabilitas kawasan. Kepercayaan politik dari negara-negara Pasifik, terutama kepulauan kecil, akan menjadi ujian kredibilitas diplomasi Indonesia.
Dalam jangka menengah-panjang, langkah pada April 2026 berpotensi mengubah lanskap keamanan Pasifik Barat secara substansial. Keberhasilan Indonesia dalam merawat forum multilateral dan latihan bersama akan menentukan sejauh mana norma-norma keamanan yang inklusif dapat mengakar. Di sisi lain, kegagalan menjaga momentum dapat semakin memperkuat polarisasi yang didorong oleh rivalitas AS-China. Oleh karena itu, konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia—antara prinsip bebas aktif dan kebutuhan akan kehadiran nyata di lapangan—akan menjadi penentu utama. Yang jelas, langkah ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Pasifik.
