Indonesia menghadapi paradoks yang semakin tajam antara ambisi global dan realitas domestik dalam transisi energi. Di satu sisi, pemerintah menargetkan emisi nol bersih (net zero) pada 2060, sejalan dengan tekanan komunitas internasional untuk mempercepat dekarbonisasi. Namun di sisi lain, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru di Sumatra dan Sulawesi yang direncanakan beroperasi pada 2026 menunjukkan betapa kuatnya ketergantungan terhadap batu bara. Menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), investasi energi terbarukan di Indonesia masih di bawah 25% dari total investasi energi. Kondisi ini menempatkan kebijakan iklim Indonesia dalam posisi yang rumit, di tengah dinamika geopolitik global yang kian mengkondisikan transisi energi sebagai ajang persaingan pengaruh dan kepentingan strategis.
Dinamika Aktor dan Kepentingan Strategis dalam Transisi Energi
Tekanan internasional untuk mempercepat penutupan PLTU semakin mengemuka melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Aliansi negara-negara maju, yang didorong oleh kekhawatiran akan perubahan iklim dan keamanan energi, menawarkan pendanaan untuk mempercepat transisi. Namun, pelaksanaannya di Indonesia dihadapkan pada masalah mendasar: keterbatasan dana, dan yang lebih krusial, persoalan keadilan sosial bagi pekerja tambang. Di tengah desakan itu, perang Rusia-Ukraina secara tak terduga mengerek harga batu bara di pasar global, memberikan napas baru bagi industri tambang domestik dan memperpanjang umur ekonomi PLTU. Fenomena ini memperlihatkan bahwa transisi energi bukanlah proses linear yang steril dari gejolak geopolitik; justru ia menjadi medan tarik-menarik antara imperatif global, kepentingan ekonomi-jangka pendek, dan kedaulatan energi nasional. Bagi Indonesia, posisi sebagai negara dengan cadangan batu bara besar dan produsen utama seringkali menjadi bumerang, karena insentif untuk beralih ke energi terbarukan masih kalah kuat dibandingkan dengan iming-iming keuntungan dari komoditas fosil.
Implikasi Terhadap Daya Saing dan Stabilitas Kawasan
Jangka pendek, peluang investasi hijau dapat meningkat signifikan jika Indonesia konsisten menjalankan reformasi kebijakan iklim, seperti penyederhanaan perizinan dan insentif fiskal untuk proyek energi terbarukan. Namun jangka panjang, risiko yang dihadapi jauh lebih besar. Uni Eropa melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) akan mulai memberlakukan mekanisme penyesuaian batas karbon yang secara langsung membebani produk-produk ekspor dari negara yang dianggap belum memenuhi standar iklim tertentu. Jika Indonesia gagal melakukan transisi energi secara kredibel, daya saing ekspor nasional, khususnya di sektor manufaktur dan komoditas, akan tergerus. Padahal, stabilitas ekonomi domestik merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional, yang erat kaitannya dengan posisi tawar dalam diplomasi regional. Kegagalan transisi juga berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam forum-forum internasional, seperti ASEAN dan G20, di mana komitmen iklim kini menjadi salah satu indikator kepemimpinan dan kredibilitas. Lebih dari itu, dalam konteks persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik, transisi energi justru membuka peluang kemitraan strategis baru—khususnya dengan negara-negara yang menguasai teknologi dan rantai pasok energi bersih—yang dapat menggeser aliansi konvensional. Keputusan Indonesia untuk tetap bertahan pada batu bara atau mempercepat reformasi akan menjadi sinyal komitmen terhadap transformasi struktural jangka panjang, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi investor dan mitra internasional terhadap stabilitas dan potensi Indonesia sebagai poros maritim global.
Pada akhirnya, dilema Indonesia dalam transisi energi—antara target net zero yang visioner dan ketergantungan pada batu bara yang pragmatis—menggambarkan kompleksitas yang dihadapi negara berkembang di tengah tekanan global. Bukan sekadar persoalan pilihan energi, tetapi juga masalah strategis yang menyangkut kedaulatan, keadilan sosial, dan posisi dalam tatanan dunia yang terus bergeser. Jika Indonesia mampu menjembatani kesenjangan antara retorika dan realitas, bukan tidak mungkin ia dapat menjadi model transisi yang inklusif dan berdaulat; sebaliknya, kelambanan hanya akan memperbesar kerentanan eksternal dan memperlemah daya tawar di panggung global. Refleksi ini menegaskan bahwa transisi energi bukan hanya kebijakan sektoral, melainkan juga cerminan dari kematangan strategi geopolitik dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.