Ekspansi agresif digital yuan (e-CNY) oleh bank sentral Tiongkok pada kuartal ketiga tahun 2026 telah memicu gelombang baru de-dollarisasi global yang mengubah lanskap sistem moneter internasional. Melalui penandatanganan perjanjian swap bilateral dengan 14 negara—termasuk Brasil, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—Beijing secara sistematis mengurangi ketergantungan pada sistem SWIFT yang didominasi dolar AS. Langkah ini tidak hanya mempercepat penyelesaian transaksi minyak dan komoditas menggunakan CBDC, tetapi juga menggeser keseimbangan kekuatan (balance of power) antara kekuatan ekonomi utama. Bagi Indonesia, yang belum bergabung dalam inisiatif ini, ekspansi digital yuan menghadirkan dilema geopolitik mendalam: adopsi mata uang digital asing akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi Indonesia dan posisinya di kawasan Asia Tenggara.
Dinamika De-Dolarisasi dan Risiko Strategis bagi Indonesia
Di balik janji efisiensi transaksi, ekspansi CBDC Tiongkok mengandung implikasi geopolitik yang kompleks. Dengan volume perdagangan bilateral Indonesia-Tiongkok mencapai 127 miliar dolar AS, adopsi digital yuan memang dapat mengurangi biaya transaksi dan mempercepat aliran perdagangan. Namun, keterlibatan dalam sistem keuangan yang dikendalikan penuh oleh pemerintah Tiongkok meningkatkan eksposur Indonesia terhadap risiko sanksi sekunder dari Amerika Serikat serta potensi intervensi moneter yang melanggar kedaulatan ekonomi. Dinamika ini memperlihatkan bahwa de-dollarisasi bukan sekadar pergantian alat pembayaran, melainkan pergeseran balance of power yang dapat memicu ketegangan antara Washington dan Beijing. Sebagai anggota ASEAN yang menganut prinsip non-blok, Indonesia harus menavigasi tekanan ini dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam persaingan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.
Lebih jauh lagi, ekspansi digital yuan menempatkan Indonesia pada posisi strategis yang rentan. Ketergantungan pada infrastruktur keuangan yang dikendalikan pihak asing—baik dari Tiongkok maupun AS—dapat mengikis kedaulatan moneter nasional. Dalam konteks ini, keputusan untuk mengadopsi atau menolak CBDC asing bukanlah pilihan teknis, melainkan pilihan geopolitik yang akan menentukan posisi Indonesia dalam tatanan multipolar yang sedang terbentuk. Risiko sanksi sekunder, khususnya dari Amerika Serikat, menjadi ancaman nyata bagi sektor perbankan dan perdagangan Indonesia jika terlalu dekat dengan sistem yang didominasi Beijing.
Implikasi Jangka Panjang dan Strategi Regional
Dalam jangka pendek, Indonesia harus segera memperkuat regulasi keamanan siber perbankan untuk mengantisipasi serangan yang menargetkan infrastruktur CBDC, baik dari aktor negara maupun non-negara. Lebih penting lagi, percepatan pengembangan Digital Rupiah oleh bank sentral menjadi keharusan strategis. Tanpa mata uang digital yang interoperabel dan berdaulat, Indonesia berisiko menjadi pengguna pasif dalam sistem moneter multipolar yang dipimpin oleh Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, pembentukan aliansi moneter regional ASEAN menjadi langkah krusial untuk menciptakan mekanisme penyelesaian perdagangan yang independen dan mengurangi ketergantungan pada digital yuan atau dolar AS.
Jika dominasi dolar terus terkikis pascatahun 2026, Indonesia harus siap menghadapi sistem moneter multipolar di mana kepentingan nasional dan kedaulatan moneter dijaga melalui diplomasi ekonomi yang cerdas serta pengembangan infrastruktur digital yang tangguh. Aliansi regional, seperti kerja sama CBDC di antara negara-negara ASEAN, dapat menjadi bantalan strategis yang memungkinkan Indonesia tetap memiliki ruang gerak otonom. Pada akhirnya, respons Indonesia terhadap ekspansi digital yuan akan menjadi ujian bagi kemampuan negara dalam menavigasi persaingan antara dua kekuatan besar sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia di era moneter digital yang penuh ketidakpastian.