Kesepakatan KTT NATO di Den Haag pada Juni 2025 untuk menetapkan kerangka belanja pertahanan lima persen dari PDB pada 2035 bukan sekadar kenaikan angka. Di dalamnya terkandung perubahan kualitatif dalam cara Eropa memandang keamanan: bukan lagi asuransi kolektif yang murah, melainkan biaya struktural yang harus ditanggung sendiri. Target itu terbagi atas 3,5 persen untuk kapabilitas militer inti serta 1,5 persen untuk infrastruktur, ketahanan siber, dan kesiapan sipil. Angka tersebut jauh di atas target dua persen yang berlaku sejak 2014 dan menandai pergeseran mendasar dalam politik pertahanan aliansi Atlantik.
Dari Aliansi Nilai ke Aliansi Beban
Dinamika aktor di dalam NATO memperlihatkan tiga tarikan yang tidak sepenuhnya sejalan. Amerika Serikat mendorong beban yang lebih besar kepada sekutu Eropa agar dapat mengalihkan sumber daya ke Indo-Pasifik. Negara-negara Eropa Timur dan Nordik mendukung kebijakan ini karena menghadapi ancaman langsung. Sementara negara-negara Eropa Selatan dan Kanada mengkhawatirkan dampak fiskal dan sulitnya mencapai target tersebut dalam satu dekade. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa NATO sedang bergeser dari aliansi nilai menjadi aliansi beban.
- Amerika Serikat menginginkan Eropa menanggung biaya keamanan lebih besar agar sumber daya strategisnya dapat dialihkan ke kawasan indopasifik.
- Eropa Timur dan Nordik melihat peningkatan belanja pertahanan sebagai konsekuensi langsung dari tekanan geografis dan ancaman militer.
- Eropa Selatan dan Kanada menekankan keterbatasan fiskal serta tantangan politik domestik dalam memenuhi target lima persen pada 2035.
Ketegangan itu penting karena menyentuh inti kohesi aliansi. Jika negara-negara anggota memiliki kapasitas fiskal dan persepsi ancaman yang berbeda, maka belanja pertahanan tidak hanya menjadi persoalan teknis anggaran, tetapi juga soal solidaritas strategis. NATO pun menghadapi ujian apakah mampu mempertahankan konsensus ketika beban keamanan makin dibagi secara tidak merata.
Efek Limpahan ke Indo-Pasifik dan Dilema Indonesia
Bagi kawasan indopasifik, implikasi utama kesepakatan ini bersifat tidak langsung namun signifikan. Peningkatan belanja pertahanan Eropa akan menyerap kapasitas industri pertahanan global, terutama produsen pesawat, sistem rudal, dan munisi. Akibatnya, waktu pengiriman bagi negara-negara pembeli di Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang tengah menjalankan modernisasi alutsista, berpotensi memanjang dan harga pengadaan meningkat. Tekanan Amerika kepada sekutu Eropa juga cenderung direplikasi kepada mitra di Asia, termasuk dorongan agar negara-negara ASEAN meningkatkan belanja pertahanan.
Dalam jangka pendek, implikasi bagi Indonesia lebih banyak bersinggungan dengan persoalan biaya dan jadwal pengadaan. Dalam jangka panjang, yang dipertaruhkan lebih besar: apabila norma belanja pertahanan global naik secara permanen, negara-negara dengan PDB menengah seperti Indonesia akan menghadapi dilema antara menaikkan anggaran pertahanan atau kehilangan ruang fiskal untuk pembangunan. Kerangka ini memang tidak secara eksplisit menggeser agenda denuklirisasi, tetapi perluasan kapabilitas militer dan perubahan postur aliansi dapat memengaruhi atmosfer diplomasi pengendalian senjata. Jawaban bagi Indonesia tidak terletak pada perlombaan angka, melainkan pada efisiensi, prioritas kapabilitas asimetris, dan penguatan industri pertahanan domestik melalui transfer teknologi yang terukur.
Secara lebih luas, kesepakatan lima persen itu memperlihatkan bahwa keseimbangan kekuatan global sedang bergerak menuju pembagian beban yang lebih keras. Negara-negara menengah akan semakin sering dihadapkan pada pilihan antara menyesuaikan anggaran pertahanan dan menjaga belanja produktif. Karena itu, posisi Indonesia paling realistis adalah memperkuat kemandirian strategis, memperjelas prioritas kapabilitas, dan memanfaatkan diplomasi pertahanan untuk menjaga stabilitas kawasan. Tanpa itu, efek limpahan dari perubahan norma belanja pertahanan global akan lebih banyak membebani daripada memperkuat ketahanan nasional.