Strategi Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) 2025: Realitas dan Tantangan bagi ASEAN

Brookings Institution melakukan assessment terhadap implementasi Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang diinisiasi AS pada tahun 2025, khususnya pada pilar supply chain resilience, clean economy, dan fair economy. Fakta menunjukkan bahwa progres nyata masih terbatas, dengan beberapa negara ASEAN menunjukkan engagement yang berbeda-beda; Singapura dan Filipina lebih aktif, sementara Indonesia dan Thailand lebih hati-hati. Konteksnya adalah bahwa IPEF merupakan alat Amerika Serikat untuk mengikat negara-negara regional dalam kerangka ekonomi alternatif yang tidak secara formal berupa perjanjian perdagangan, tetapi mengatur standar dan praktek yang dapat membentuk pola ekonomi masa depan. Dinamika aktor utama adalah AS ingin membangun supply chain yang 'secure' dan 'trusted' sebagai counter terhadap dominasi China, namun menghadapi tantangan karena preferensi ASEAN untuk engagement yang tidak eksklusif dan tidak mengorbankan hubungan ekonomi dengan China. Untuk Indonesia, engagement dalam IPEF adalah soal kalkulasi: menerima manfaat transfer teknologi dan standar tinggi di bidang clean economy dan digital, namun harus mempertimbangkan cost of compliance dan dampak pada hubungan dengan China sebagai partner ekonomi utama. Implikasi jangka pendek adalah bahwa Indonesia mungkin mengambil pendekatan modular, hanya berkomitmen pada pilar-pilar yang paling align dengan kepentingan nasional (misalnya clean economy untuk energi terbarukan). Implikasi jangka panjang, jika IPEF berhasil, dapat membentuk blok ekonomi de facto di Indo-Pasifik dengan standar AS, yang dapat mempengaruhi pola investasi dan integrasi regional ASEAN, mungkin memicu respons ekonomi dari China berupa kerangka ekonomi rival seperti versi expanded RCEP.