Perhelatan IISS Shangri-La Dialogue pada Juni 2026 telah menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai aktor yang tidak hanya reaktif terhadap dinamika keamanan kawasan, melainkan proaktif dalam membentuk tatanan baru. Di tengah transformasi arsitektur keamanan Asia-Pasifik yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital, Menteri Pertahanan Indonesia secara eksplisit menyuarakan urgensi regulasi sistem persenjataan otonom (LAWS) dan pembentukan norma global yang mengikat untuk keamanan siber dalam operasi militer. Langkah ini lahir dari konteks meningkatnya ancaman digital yang nyata di kawasan, terutama setelah serangkaian serangan siber terhadap infrastruktur kritikal Indonesia pada akhir 2025—termasuk gangguan pada sistem kelistrikan PLN dan kebocoran data pribadi warga negara. Pergeseran fokus dari ranah konvensional ke domain digital ini menuntut respons diplomatik dan pertahanan yang adaptif, sekaligus mencerminkan perubahan lanskap ancaman yang lebih kompleks.
Mendorong Rezim Keamanan Siber Regional di Tengah Pusaran Kepentingan Besar
Inisiatif Indonesia untuk mendorong pembentukan kerangka ASEAN Cybersecurity Cooperation yang bersifat mengikat merupakan langkah ambisius yang tidak hanya merefleksikan kesadaran akan kerentanan kolektif Asia Tenggara, melainkan juga ambisi Jakarta untuk memimpin tata kelola siber regional. Dengan kerangka yang memiliki daya ikat, standar minimum keamanan siber dapat diperkuat, namun dinamika aktor menghadirkan tantangan tersendiri. Beberapa negara ASEAN mungkin enggan melepaskan kedaulatan digitalnya, sementara kepentingan Amerika Serikat dan China di ranah siber kawasan turut memengaruhi arah negosiasi. Indonesia berusaha mempertahankan sentralitas ASEAN sebagai poros utama, sekaligus menjembatani perbedaan kapasitas antara negara maju dan berkembang. Dalam pusaran rivalitas tersebut, efektivitas inisiatif ini akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia mengartikulasikan kepentingan bersama tanpa terperangkap dalam polarisasi blok kekuatan.
Strategi Bridge Builder dan Keseimbangan Kekuatan di Era Teknologi Militer Otonom
Posisi Indonesia sebagai bridge builder antara negara maju dan berkembang dalam tata kelola teknologi militer menjadi ciri khas diplomasi pertahanan Indonesia. Dalam jangka pendek, Indonesia telah meningkatkan kapasitas cyber defense dan menjalin kerja sama intelijen siber dengan Jepang serta Korea Selatan. Kemitraan ini tidak hanya memperkuat pertahanan siber nasional, tetapi juga membuka akses transfer teknologi dan pelatihan. Di sisi lain, Indonesia mendorong partisipasi aktif negara berkembang dalam perumusan norma global tentang LAWS dan keamanan siber, sehingga kesenjangan kapabilitas dengan negara maju tidak kian melebar. Langkah ini menjadi krusial karena teknologi militer otonom berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan; tanpa regulasi yang inklusif, dominasi negara maju dalam domain digital akan semakin sulit diimbangi. Implikasi dari pendekatan ganda ini adalah bahwa Indonesia harus mampu menjaga kredibilitas sebagai mitra yang setara baik bagi negara maju maupun berkembang, sembari memastikan bahwa setiap kerangka regulasi yang dihasilkan tidak mengorbankan kepentingan strategis nasional.
Ke depannya, keberhasilan strategi diplomasi pertahanan Indonesia di forum IISS Shangri-La Dialogue akan diuji oleh kemampuan mentransformasikan usulan menjadi kesepakatan konkret. Dinamika persaingan antara Amerika Serikat dan China di kawasan, serta perbedaan tingkat kesiapan digital antarnegara ASEAN, menjadi variabel yang akan menentukan efektivitas rezim keamanan siber regional. Namun, dengan mengedepankan pendekatan inklusif dan berbasis norma, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai poros maritim global yang tidak hanya tangguh secara konvensional, tetapi juga adaptif terhadap tantangan era digital. Refleksi kritis dari langkah ini adalah bahwa keamanan siber dan regulasi teknologi militer otonom bukan lagi isu perifer, melainkan elemen sentral dalam arsitektur keamanan kawasan yang memerlukan partisipasi aktif semua negara, termasuk Indonesia sebagai salah satu penggerak utamanya.
