Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2026 menghadirkan ujian berat bagi prinsip sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik, terutama dengan kembali memanasnya konflik di Myanmar setelah junta militer memperpanjang keadaan darurat. Dalam lanskap geopolitik yang semakin kompetitif, kemampuan ASEAN untuk menyelesaikan isu internal menjadi barometer kredibilitas organisasi regional ini. Indonesia, sebagai pemimpin de facto ASEAN, mengeluarkan pernyataan tegas yang mendesak gencatan senjata dan dialog inklusif, namun langkah tersebut langsung diuji oleh dinamika internal yang terpecah. Thailand dan Laos cenderung lunak terhadap junta, sementara Filipina dan Malaysia mendukung pendekatan keras. Perbedaan ini mencerminkan tantangan struktural ASEAN dalam menjaga konsensus di tengah kepentingan nasional yang beragam, sekaligus membuka celah bagi kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China untuk memengaruhi arah kebijakan regional.
Dinamika Internal ASEAN dan Persaingan Kekuatan Besar
Diplomasi shuttle yang dilakukan Indonesia untuk mempertemukan junta Myanmar dengan perwakilan oposisi menunjukkan komitmen Jakarta terhadap penyelesaian konflik, namun hasil yang minim memperlihatkan keterbatasan mekanisme konsensus ASEAN. Di sisi lain, persaingan antara AS dan China di Indo-Pasifik semakin mempersulit posisi ASEAN. Washington cenderung mendorong sanksi terbatas terhadap junta, sementara Beijing lebih memilih pendekatan non-intervensi yang melindungi kepentingan investasinya di Myanmar. Perbedaan ini membuat ASEAN terjepit di antara dua kekuatan, mengancam sentralitas ASEAN yang selama ini menjadi landasan arsitektur keamanan kawasan. Analis menilai bahwa jika ASEAN gagal menyelesaikan isu Myanmar secara efektif, maka legitimasinya sebagai forum utama di Indo-Pasifik akan tergerus, dan ruang bagi aktor eksternal untuk mengisi kekosongan semakin terbuka.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Masa Depan ASEAN
Bagi Indonesia, kegagalan dalam kasus Myanmar tidak hanya melemahkan posisinya sebagai pemimpin regional, tetapi juga berpotensi mengurangi pengaruhnya dalam percaturan global. Sebagai negara dengan visi Indo-Pasifik yang inklusif, Indonesia perlu menunjukkan bahwa ASEAN mampu mengelola krisis internal tanpa intervensi eksternal. Langkah jangka pendek yang ditempuh Jakarta—memperkuat peran utusan khusus dan menggalang dukungan AS untuk sanksi terbatas—merupakan strategi pragmatis untuk menunjukkan ketegasan. Namun, dalam jangka panjang, ASEAN perlu mereformasi mekanisme pengambilan keputusan konsensus agar lebih responsif tanpa harus mengorbankan prinsip non-intervensi yang telah menjadi identitas organisasi. Reformasi ini menjadi krusial untuk menjaga relevansi ASEAN di tengah persaingan geopolitik yang semakin tajam di Indo-Pasifik. Tanpa kemampuan beradaptasi, sentralitas ASEAN akan terus diuji, dan posisi Indonesia sebagai poros maritim global pun ikut terancam. Refleksi atas krisis Myanmar ini mengajarkan bahwa diplomasi tanpa kekuatan institusional hanya akan menghasilkan ilusi stabilitas di kawasan yang penuh ketidakpastian.
