Geo-Politik

Sengketa Laut China Selatan: Beijing Perluas Klaim di Wilayah Mepar dan Dampaknya bagi ASEAN

13 Oktober 2026 Asia Tenggara 26 views

Sengketa Laut China Selatan di Pulau Mepar memperlihatkan perebutan kendali jalur niaga strategis, dengan China memperluas pangkalan militer dan Vietnam-Filipina memperkuat patroli bersama. Indonesia sebagai ketua ASEAN 2026 menghadapi uji sentralitas dalam mempercepat Code of Conduct yang terhambat oleh kepentingan Beijing. Jika kesepakatan gagal, risiko konflik terbuka meningkat dan Indonesia akan memperkuat pertahanan, termasuk melalui pembangunan pangkalan di Natuna.

Sengketa Laut China Selatan: Beijing Perluas Klaim di Wilayah Mepar dan Dampaknya bagi ASEAN

Temuan citra satelit Sentinel-1 pada Juli 2026 yang merekam aktivitas reklamasi baru di sekitar Pulau Mepar menegaskan bahwa sengketa Laut China Selatan tidak pernah semata-mata menjadi persoalan hukum laut. Gugusan karang yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia itu kini menjadi titik panas baru yang memicu reaksi keras dari Jakarta. Lebih dari itu, sengketa ini mencerminkan perebutan kendali jalur niaga strategis yang mengangkut sekitar 70 persen minyak dan gas dari Timur Tengah ke Asia Timur. Dengan demikian, setiap meter persegi terumbu karang di kawasan ini memiliki nilai geopolitik yang melampaui status yurisdiksi formal.

Eskalasi Aktor dan Uji Sentralitas ASEAN

China, melalui perluasan pangkalan militer dengan landas pacu baru dan instalasi radar, menunjukkan komitmennya untuk mengubah realitas di lapangan. Tindakan ini terkait erat dengan kepentingan Beijing mengamankan jalur perdagangan energi yang menjadi urat nadi ekonomi nasionalnya. Di sisi lain, Vietnam dan Filipina memperkuat patroli bersama di dekat garis khayal yang menjadi sengketa, sebuah respons kolektif yang mencerminkan meningkatnya kesadaran atas ancaman bersama. Indonesia, sebagai negara yang berdaulat atas ZEE di sekitar Pulau Mepar, berada dalam posisi strategis yang semakin terjepit antara menjaga prinsip hukum internasional dan meredam potensi konfrontasi langsung.

Di tingkat ASEAN, uji sentralitas menjadi semakin nyata. Negara-negara anggota masih terpecah antara komitmen terhadap norma internasional dan pragmatisme ekonomi, mengingat China merupakan mitra dagang utama bagi sebagian besar kawasan. Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2026 berupaya mempercepat adopsi Code of Conduct (CoC), tetapi Beijing menahan klausul yang berkaitan dengan pelarangan aktivitas militer di area yang disengketakan. Hambatan ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang adil dan mengikat masih jauh dari jangkauan, sekaligus menguji kepemimpinan diplomasi Indonesia di hadapan kepentingan negara besar.

Pergeseran Keseimbangan Kekuatan dan Implikasi Jangka Panjang

Dalam jangka pendek, ketegangan di Laut China Selatan telah mendorong peningkatan belanja pertahanan negara-negara Asia Tenggara serta penguatan kerja sama maritim dengan Amerika Serikat dan Jepang. Dinamika ini menggeser balance of power di kawasan, menciptakan konstelasi keamanan yang semakin kompleks dan multipolar. Bagi Indonesia, hal ini menuntut kewaspadaan tinggi sekaligus kebijakan luar negeri yang adaptif terhadap perubahan struktur kekuasaan regional.

Jika CoC gagal mencapai konsensus, risiko konflik terbuka akan meningkat secara signifikan. Indonesia akan terpaksa mengerahkan aset militer yang lebih besar untuk melindungi kedaulatan, salah satunya melalui pembangunan pangkalan di Natuna sebagai titik pertahanan terdepan di dekat wilayah sengketa. Langkah ini tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga merupakan sinyal politik bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap pelanggaran ZEE yang berulang.

Pada akhirnya, sengketa Laut China Selatan adalah cerminan pergeseran tatanan regional yang lebih luas. ASEAN harus membuktikan bahwa sentralitasnya bukan sekadar retorika, melainkan kemampuan nyata untuk mengelola perbedaan dan mencegah eskalasi. Indonesia, di sisi lain, perlu menyeimbangkan pendekatan diplomasi yang kooperatif dengan penguatan kapasitas pertahanan yang kredibel. Tanpa kombinasi keduanya, kawasan ini berisiko terjebak dalam siklus kompetisi yang merugikan semua pihak, menjadikan stabilitas sebagai komoditas yang kian langka.

Entitas yang disebut

Organisasi: ASEAN

Lokasi: Pulau Mepar, ZEE Indonesia, Indonesia, Jakarta, China, Vietnam, Filipina, Timur Tengah, Asia Timur, Beijing, Asia Tenggara, AS, Jepang, Natuna, Laut China Selatan