Pada Juli 2025, Amerika Serikat kembali memperluas cakupan sanksi ekspor teknologi semikonduktor ke China, tidak hanya mencakup perangkat litografi ekstrem ultraviolet (EUV), tetapi juga perangkat lunak desain chip dan material substrat silikon. Langkah ini merupakan eskalasi terbaru dari strategi containment teknologi yang telah berlangsung sejak era Donald Trump dan kini diadopsi oleh pemerintahan Joe Biden. Dalam konteks geopolitik global, kebijakan ini tidak hanya memperdalam fragmentasi rantai pasok semikonduktor, tetapi juga memperkuat persaingan strategis di kawasan Indo-Pasifik, di mana kemampuan militer berbasis teknologi menjadi faktor penentu dominasi. Sanksi ini secara langsung membatasi akses China terhadap komponen canggih yang digunakan dalam sistem persenjataan seperti radar AESA, drone tempur, dan avionik generasi terbaru. Bagi Indonesia, yang tengah berada dalam fase modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), sanksi ini menghadirkan dilema strategis yang kompleks.
Dinamika Kompetisi Teknologi dan Implikasi terhadap Stabilitas Regional
Perang teknologi antara AS dan China bukan lagi sekadar persaingan dagang, melainkan telah menjadi medan pertarungan strategis yang menentukan hegemoni masa depan. Dengan memperluas sanksi, Washington berusaha memperlambat laju China dalam mengembangkan sistem persenjataan berbasis AI dan sensor canggih. Sebagai respons, Beijing mempercepat program substitusi impor teknologi, meskipun kesenjangan dalam fabrikasi chip mutakhir masih sangat besar. Fragmentasi rantai pasok semikonduktor ini menciptakan ketidakpastian bagi negara-negara ketiga, termasuk Indonesia, yang secara geografis berada di antara dua raksasa tersebut. Ketergantungan Indonesia pada impor komponen dari AS dan China membuat proyek-proyek strategis seperti pengadaan pesawat tempur KF-21 Boramae (kerja sama dengan Korea Selatan) serta sistem rudal pertahanan udara berpotensi mengalami keterlambatan signifikan dan lonjakan biaya. Situasi ini memaksa Indonesia untuk memainkan peran yang lebih cermat: alih-alih sekadar menjadi penonton, Jakarta harus mampu memposisikan diri sebagai hub manufaktur teknologi pertahanan yang netral tetapi berdaya saing—sebuah langkah yang membutuhkan investasi besar, transfer teknologi yang rumit, dan diplomasi yang lincah.
Strategi Indonesia: Antara Ketergantungan dan Kemandirian Teknologi
Dalam jangka pendek, Indonesia perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok untuk setiap proyek pertahanan strategis. Kebergantungan pada satu atau dua negara pemasok utama harus segera dikurangi dengan menjalin kerja sama dengan mitra alternatif, seperti Korea Selatan, Jepang, atau negara Eropa yang tidak terikat langsung dengan sanksi AS. Di sisi lain, sanksi ini membuka celah bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian teknologinya melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia. Namun, kesenjangan kapabilitas riset dan produksi domestik masih terlalu lebar untuk dapat segera mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sanksi. Oleh karena itu, diversifikasi mitra dan peningkatan investasi riset menjadi keniscayaan. Tanpa langkah konkret, Indonesia berisiko menjadi korban dari dinamika balance of power antara AS dan China, di mana akses terhadap teknologi pertahanan canggih menjadi alat tekanan politik.
Mencermati perkembangan ini, Indonesia harus merumuskan strategi pertahanan yang lebih adaptif dan antisipatif. Alih-alih sekadar bereaksi terhadap sanksi, Jakarta perlu secara proaktif membangun ekosistem teknologi pertahanan yang mandiri namun tetap terintegrasi secara global. Hal ini membutuhkan keberpihakan politik yang konsisten pada riset dan pengembangan (R&D), serta penguatan diplomasi teknologi dengan negara-negara mitra non-blok. Dalam jangka menengah hingga panjang, posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dapat menjadi nilai tawar dalam negosiasi transfer teknologi, terutama jika mampu menjaga kredibilitas sebagai mitra yang stabil dan bukan sekadar pasar. Fragmentasi rantai pasok global memang menghadirkan risiko, tetapi juga peluang bagi Indonesia untuk menempatkan diri sebagai simpul produksi yang relevan—selagi kesenjangan kapabilitas masih dapat dijembatani dengan kebijakan yang tepat.
