Kebijakan Pertahanan

Revolusi Drone dan Perubahan Doktrin Perang: Pelajaran untuk Militer Indonesia dari Konflik Ukraina dan Gaza

23 Oktober 2026 Ukraina, Gaza, Indonesia 22 views

Revolusi drone di Ukraina dan Gaza telah mengubah doktrin perang konvensional, mendorong modernisasi TNI dengan peningkatan anggaran 40% untuk unit drone dan pengembangan wahana dalam negeri. Indonesia harus menyeimbangkan penguasaan drone tempur, pengintai, dan sistem anti-drone serta perang elektronik untuk menjaga kedaulatan udara di tengah perang asimetris yang semakin tak terduga. Langkah ini merupakan respons strategis terhadap dinamika geopolitik global yang menuntut postur pertahanan adaptif berbasis teknologi asimetris.

Revolusi Drone dan Perubahan Doktrin Perang: Pelajaran untuk Militer Indonesia dari Konflik Ukraina dan Gaza

Konflik di Ukraina dan Gaza telah menjadi laboratorium perang modern yang secara fundamental mengubah doktrin pertempuran konvensional. Penggunaan drone secara masif—mulai dari FPV (First Person View) hingga varian kamikaze—menunjukkan efektivitas luar biasa dengan biaya yang sangat rendah. Analis pertahanan dari CSIS Indonesia mencatat bahwa di Ukraina, drone mampu menghancurkan tank dan artileri lapis baja yang semula dianggap dominan, sementara di Gaza, kelompok perlawanan memanfaatkan drone untuk menantang superioritas armor konvensional Israel. Fenomena ini menandai transisi menuju perang asimetris yang kian tidak terprediksi, di mana kekuatan besar sekalipun harus menghadapi ancaman dari udara yang murah, cepat, dan mematikan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, realitas ini memaksa revisi mendasar atas postur pertahanan yang masih berorientasi konvensional.

Implikasi Geopolitik bagi Indonesia: Menyeimbangkan Kekuatan di Era Perang Asimetris

Dalam konteks geopolitik, keberhasilan drone di Ukraina dan Gaza mengubah keseimbangan kekuatan (balance of power) regional. Negara-negara kecil atau non-negara kini memiliki kemampuan untuk menantang aktor militer superior, sehingga stabilitas kawasan menjadi lebih rapuh. Bagi Indonesia, yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan perbatasan darat yang kompleks, ancaman dari perang asimetris berbasis drone tidak bisa diabaikan. Kedaulatan udara dan wilayah laut yang luas membutuhkan sistem pengawasan dan respons yang efisien. Investasi pada drone menjadi pilihan strategis, namun harus diimbangi dengan pengembangan sistem anti-drone dan perang elektronik untuk mengantisipasi potensi serangan dari aktor non-negara maupun rival regional. Kepentingan nasional Indonesia terletak pada kemampuannya menjaga kedaulatan di tengah dinamika perang asimetris yang terus berevolusi.

Langkah Strategis Modernisasi TNI dan Pengembangan Drone Nusantara

Merespons perubahan ini, Markas Besar TNI pada tahun 2026 mengalokasikan peningkatan anggaran untuk Unit Drone Pertahanan sebesar 40% lebih besar dari tahun sebelumnya. Langkah ini tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga mencerminkan upaya modernisasi TNI secara progresif. Indonesia mengembangkan drone dalam negeri seperti Elang Hitam dan Alap-Alap bekerja sama dengan BPPT dan PT Dirgantara Indonesia. Dalam jangka pendek, drone ini memungkinkan patroli laut dan perbatasan darat secara lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada pesawat berawak yang mahal. Namun, dalam jangka panjang, tantangan terbesar bukanlah produksi drone, melainkan kemampuan perang elektronik untuk mengamankan dominasi udara. Tanpa sistem anti-drone yang handal, investasi pada drone tempur bisa menjadi bumerang jika musuh memiliki teknologi serupa.

Refleksi strategis dari pengalaman Ukraina dan Gaza menunjukkan bahwa modernisasi TNI tidak bisa hanya berfokus pada satu jenis alutsista. Indonesia harus menyeimbangkan antara penguasaan drone tempur, drone pengintai, dan sistem pertahanan udara berbasis elektronik. Kedaulatan udara di era perang asimetris menuntut fleksibilitas doktrin dan kesiapan menghadapi ancaman multidimensi. Bagi Indonesia, pelajaran dari dua konflik tersebut bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan paradigma pertahanan: dari postur konvensional yang kaku menuju sistem pertahanan yang adaptif dan berbasis asimetri. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mempertahankan posisinya sebagai kekuatan maritim yang stabil di kawasan Indo-Pasifik.

Entitas yang disebut

Organisasi: CSIS Indonesia, Hamas, TNI Indonesia, Mabes TNI, BPPT, PT Dirgantara Indonesia

Lokasi: Ukraina, Gaza, Israel, Indonesia