Revolusi Drone dan Kecerdasan Buatan dalam Pertahanan: Dampak pada Postur Militer Indonesia

Perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah telah mengonfirmasi bahwa drone dan sistem otonom berbasis kecerdasan buatan (AI) mengubah medan pertempuran secara fundamental. Pada Mei 2026, Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan rencana akuisisi 100 unit drone taktis buatan dalam negeri (BPPT dan PT Dirgantara Indonesia) serta 50 unit drone pengintai dari Turki (Bayraktar TB2). Lebih jauh, Indonesia juga memulai proyek pengembangan sistem komando dan kendali berbasis AI untuk mengintegrasikan data radar, satelit, dan drone secara real-time. Langkah ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan sistem deteksi dini yang lebih cepat di tengah meningkatnya ancaman di Laut China Selatan dan perbatasan darat di Papua. Kehadiran drone dan AI dalam pertahanan membawa implikasi strategis. Pertama, Indonesia dapat memperkecil kesenjangan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dulu mengadopsi teknologi tersebut, seperti Singapura (drone Heron) dan Australia (MQ-9 Reaper). Kedua, drone memungkinkan pengawasan maritim secara terus-menerus tanpa risiko tinggi bagi personel. Namun, tantangan muncul terkait keamanan siber: sistem AI dapat menjadi sasaran peretasan musuh, dan keputusan otonom tentang target tembakan tetap sensitif secara etika dan hukum. Dalam konteks global, perlombaan senjata drone dan AI antara AS, China, Rusia, dan negara-negara menengah semakin intensif. Indonesia harus memastikan bahwa teknologi yang diperoleh tidak membebani anggaran pertahanan yang terbatas dan dapat diintegrasikan dengan doktrin operasi TNI yang masih konvensional. Jangka pendek, pengadaan drone akan meningkatkan mobilitas dan intelijen. Jangka panjang, Indonesia perlu membangun ekosistem industri pertahanan berbasis teknologi tinggi, baik melalui transfer teknologi dari mitra asing maupun riset dalam negeri, agar tidak selalu bergantung pada impor.