Persaingan investasi infrastruktur antara Tiongkok melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan Amerika Serikat melalui Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu arena utama kontestasi dua kekuatan global. Pada September 2026, dua proyek pelabuhan besar di Sulawesi dan Sumatera dilaporkan mendapat pendanaan dari kedua kubu tersebut. Fenomena ini melampaui dimensi ekonomi semata; ia merepresentasikan perebutan akses terhadap titik-titik strategis jalur perdagangan maritim yang menjadi jantung keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis yang sangat strategis, Indonesia menjadi objek sekaligus subjek dalam permainan kekuatan ini, yang secara langsung memengaruhi kedaulatan pengelolaan jalur laut nasional serta masa depan konsep Poros Maritim Dunia yang diusungnya.
Poros Maritim dan Perebutan Pengaruh di Indo-Pasifik
BRI yang digagas Tiongkok telah lama menjadi motor utama pembangunan infrastruktur di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Investasi pada proyek pelabuhan di Sulawesi merupakan bagian integral dari strategi Tiongkok untuk mengamankan Jalur Sutra Maritim (Maritime Silk Road) yang menghubungkan Laut Tiongkok Selatan dengan Samudra Hindia. Di sisi lain, IPEF yang dipimpin Amerika Serikat hadir sebagai tandingan yang menawarkan kerangka kerja sama ekonomi yang lebih transparan dan berkelanjutan. Namun, sebagian besar analis melihat IPEF sebagai instrumen Washington untuk mengimbangi pengaruh Beijing yang semakin dominan di kawasan. Kedua blok ini berusaha mengunci akses ke pusat-pusat maritim strategis Indonesia, sehingga secara langsung berdampak pada keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Dalam jangka pendek, persaingan ini memang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas logistik di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terintegrasi. Namun, terdapat risiko laten berupa ketergantungan pada pendanaan asing yang dapat mengompromikan kemandirian strategis Indonesia.
Dari perspektif kepentingan nasional, Indonesia berada pada posisi yang memerlukan kalkulasi geopolitik yang cermat. Di satu sisi, aliran investasi dari BRI dan IPEF membawa manfaat nyata seperti transfer teknologi, peningkatan konektivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, tanpa kerangka regulasi yang kokoh dan visi maritim yang jelas, investasi asing justru berpotensi melemahkan kedaulatan pengelolaan jalur laut. Konsep Poros Maritim Dunia yang digagas Indonesia harus diselaraskan dengan pembangunan kemampuan pertahanan laut yang kuat dan mandiri. Ketergantungan struktural pada kekuatan asing hanya akan menjadikan Indonesia sebagai pion dalam permainan besar antara dua raksasa global. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara penerimaan investasi dan perlindungan kepentingan strategis nasional.
Menuju Kemandirian Strategis di Tengah Persaingan Global
Implikasi jangka panjang dari dinamika ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menegosiasikan posisinya secara berimbang. Jika gagal mengelola persaingan BRI dan IPEF, Indonesia berisiko terjebak dalam ketergantungan struktural yang melemahkan kemandirian strategisnya. Sebaliknya, jika berhasil memanfaatkan persaingan tersebut secara cerdas, Indonesia dapat menjadi poros maritim yang benar-benar mandiri dan berperan sebagai penyeimbang di antara dua kekuatan besar tersebut. Refleksi kritis yang peka terhadap dinamika global dan lokal menjadi prasyarat bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek yang aktif menentukan arah pembangunan maritimnya. Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia mempertahankan kedaulatan di tengah pusaran persaingan infrastruktur dan pelabuhan akan menentukan stabilitas kawasan serta posisi tawar Indonesia di panggung internasional.