Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat 2024 kembali menghadirkan spektrum proteksionisme perdagangan yang intensif, khususnya melalui ancaman kenaikan tarif impor terhadap barang-barang asal Tiongkok dan negara mitra dagang lainnya. Langkah ini tidak semata-mata merupakan instrumen kebijakan ekonomi domestik, melainkan sebuah manuver geopolitik yang dirancang untuk mengubah peta rantai pasok global. Dalam konteks ini, kawasan ASEAN —yang sebelumnya menjadi tujuan utama relokasi manufaktur melalui strategi 'China+1'— kembali berada pada posisi strategis sekaligus rentan. Data arus investasi menunjukkan bahwa negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Indonesia memiliki ketergantungan ganda, yakni sebagai pengekspor ke pasar Amerika Serikat dan sekaligus sebagai bagian dari jaringan produksi Tiongkok. Oleh karena itu, kebijakan tarif proteksionistik Washington berpotensi menimbulkan dampak ganda: di satu sisi membuka peluang relokasi pabrik bagi negara ASEAN yang memiliki biaya produksi kompetitif, namun di sisi lain meningkatkan risiko backlash berupa tarif sekunder terhadap negara yang menampung kapasitas ekspor berlebih dari Tiongkok.
Dinamika Aktor dan Fragmentasi Rantai Pasok
Aktor-aktor utama dalam perang dagang gelombang kedua ini tidak hanya melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga ASEAN yang harus menjalankan diplomasi multi-vector untuk menghindari pilihan biner. Pemerintahan AS di bawah Trump diperkirakan akan memperketat aturan asal barang (rules of origin) dan memperluas cakupan tarif ke produk-produk yang mengandung komponen Tiongkok dalam jumlah signifikan. Tiongkok, sebagai respons, kemungkinan akan mengintensifkan retaliasi melalui subsidi domestik dan memperkuat instrumen ekonomi sebagai alat pengaruh, termasuk memperdalam kerja sama perdagangan dalam kerangka Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Fragmentasi rantai pasok global pun kian nyata, di mana setiap negara di ASEAN harus menghitung ulang posisinya dalam tata kelola produksi regional. Sementara Vietnam dan Malaysia mungkin diuntungkan oleh arus investasi baru, Indonesia menghadapi tekanan ganda: mempertahankan surplus dagang dengan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar sekaligus menjaga akses ke pasar AS yang merupakan mitra strategis.
Implikasi terhadap Indonesia dan Stabilitas Kawasan
Bagi Indonesia, isu ini memiliki dimensi geopolitik yang khas. Hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai kendaraan listrik menjadi titik tawar utama dalam diplomasi ekonomi, namun juga berpotensi menjadi sasaran sengketa dagang baru. Jika AS memperluas tarif ke produk-produk yang dianggap mengandung subsidi atau praktik perdagangan tidak adil, sektor strategis ini bisa terkena dampak. Di tingkat kawasan, negara-negara ASEAN cenderung mengadopsi posisi hati-hati, menekankan pentingnya multilateralisme dan stabilitas rantai pasok. Keputusan untuk tidak memihak secara eksplisit merupakan bentuk balance of power yang adaptif, di mana aliansi ekonomi seperti RCEP menjadi penyeimbang terhadap tekanan bilateral dari AS. Dalam jangka pendek, volatilitas ekspor dan nilai tukar akan menjadi tantangan langsung; namun dalam jangka panjang, reorganisasi rantai pasok regional menuntut Indonesia untuk memperkuat infrastruktur logistik dan memberikan kepastian regulasi agar tetap menjadi tujuan investasi yang atraktif.
Kesimpulannya, perang dagang gelombang kedua bukanlah sekadar siklus kebijakan perdagangan, melainkan cerminan pergeseran tatanan global ke arah fragmentasi geo-ekonomi. Bagi ASEAN, ketidakpastian ini dapat menjadi momentum untuk memperdalam integrasi intra-kawasan dan mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal. Namun, tanpa reformasi struktural di dalam negeri —terkait efisiensi logistik, biaya energi, dan stabilitas regulasi— Indonesia berisiko kehilangan momentum dalam persaingan merebut investasi yang berpindah akibat tarif. Refleksi kritis yang perlu diangkat adalah bahwa di era Great Power Competition, kemampuan suatu negara untuk menavigasi tekanan eksternal bergantung pada kapasitasnya membangun ketahanan ekonomi domestik dan fleksibilitas diplomatik. Indonesia, dengan posisinya sebagai anggota G20 dan poros maritim global, memiliki modal untuk memainkan peran jembatan —asalkan mampu mengelola kontradiksi antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan strategi geopolitik jangka panjang.