Presidensi Indonesia di ASEAN pada tahun 2026 hadir bukan sekadar sebagai peristiwa diplomatik seremonial, melainkan sebagai ujian strategis yang menentukan kapasitas Jakarta dalam mempertahankan sentralitas ASEAN di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China yang semakin intensif. Agenda utama yang diusung—memperkuat sentralitas organisasi dan mendorong implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)—berlangsung dalam tekanan ganda: tuntutan untuk menghasilkan solusi konkret atas krisis Myanmar yang berkepanjangan serta kebutuhan menjaga kohesi internal di bawah tarikan kepentingan kekuatan besar. Dalam konteks ini, presidensi Indonesia mencerminkan dinamika stabilitas regional yang semakin rapuh, di mana setiap langkah Jakarta akan diuji oleh aktor internal dan eksternal yang memiliki agenda masing-masing.
Krisis Myanmar dan Dilema Non-Intervensi
Isu Myanmar tetap menjadi batu ujian utama bagi kredibilitas ASEAN sebagai organisasi yang mampu menyelesaikan konflik di antara anggotanya sendiri. Indonesia dihadapkan pada dilema klasik: bagaimana menghasilkan solusi konkret tanpa melanggar prinsip non-intervensi yang telah lama menjadi pilar ASEAN. Tekanan dari komunitas internasional untuk mengambil langkah lebih tegas—seperti mengisolasi junta militer Myanmar—berbenturan dengan kekhawatiran bahwa pendekatan tersebut justru akan memecah belah organisasi. Kegagalan dalam menangani Myanmar akan memperlemah posisi tawar ASEAN di mata kekuatan besar, yang dengan cepat mengeksploitasi kekosongan kepemimpinan kawasan untuk memperluas pengaruh mereka. Bagi Indonesia, krisis ini menjadi ujian konkret apakah prinsip ASEAN centrality masih dapat dipertahankan ketika salah satu anggotanya menolak mekanisme konsensus. Jika tidak ada kemajuan berarti, presidensi Indonesia berisiko dianggap sekadar seremonial tanpa dampak strategis, yang justru akan merusak kredibilitas ASEAN sebagai penjaga stabilitas regional.
AOIP dan Tarikan Kekuatan Besar
Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) menjadi pilar kedua dari presidensi Indonesia. AOIP dirancang sebagai kerangka kerja sama yang terbuka dan inklusif, menekankan dialog, kerja sama maritim, dan pembangunan infrastruktur sebagai alternatif bagi pendekatan rivalitas. Namun, dalam praktiknya, kehadiran kekuatan besar—terutama melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) China dan Indo-Pacific Strategy Amerika Serikat—telah menempatkan negara-negara ASEAN dalam posisi yang sulit. Alih-alih memperkuat kohesi, AOIP kerap dipersepsikan sebagai alat Indonesia untuk menengahi kepentingan yang saling bertentangan, sementara negara-negara anggota kecil seperti Laos atau Kamboja justru semakin condong ke Beijing. Ketidakmampuan ASEAN untuk berbicara dengan satu suara dalam isu Laut China Selatan, misalnya, menjadi indikasi bahwa sentralitas organisasi sedang terkikis. Dalam konteks ini, presidensi Indonesia harus mampu menavigasi tarikan dua arah: menjaga keterbukaan terhadap kerja sama global tanpa mengorbankan kedaulatan regional dan mencegah fragmentasi internal yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan besar untuk memperluas pengaruh. Kegagalan dalam menjaga keseimbangan ini akan memperkuat persepsi bahwa ASEAN hanya menjadi arena kompetisi, bukan aktor penentu stabilitas regional.
Dalam jangka pendek, keberhasilan presidensi Indonesia akan diukur dari capaian ekonomi—seperti percepatan integrasi perdagangan digital dan pemulihan pasca-pandemi—serta penyelesaian masalah Myanmar. Namun, ukuran yang lebih krusial adalah kemampuan Jakarta untuk mempertahankan keseimbangan antara keterbukaan terhadap kerja sama global dan perlindungan terhadap kedaulatan regional. Sebagai kekuatan menengah, posisi Indonesia bergantung pada kredibilitas diplomatiknya dalam menjembatani kepentingan yang saling bertentangan—baik di antara anggota ASEAN sendiri maupun dengan mitra eksternal. Refleksi yang perlu diingat adalah bahwa stabilitas regional tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal, melainkan oleh kapasitas ASEAN untuk tetap relevan di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah. Presidensi 2026 dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa sentralitas ASEAN bukan sekadar narasi, melainkan instrumen nyata dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.