Lebih dari setahun setelah pengumuman pakta keamanan trilateral AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, kecemasan diam-diam (quiet anxiety) di kalangan negara-negara ASEAN mulai muncul ke permukaan. Meskipun secara resmi banyak negara ASEAN menyatakan sikap 'noting' terhadap perkembangan tersebut, perdebatan internal mengenai dampaknya terhadap Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) serta stabilitas kawasan jangka panjang semakin mengemuka. Kekhawatiran utama, sebagaimana diungkapkan para diplomat ASEAN kepada Nikkei Asia, berkisar pada potensi perlombaan senjata di kawasan, meningkatnya risiko insiden militer, serta terpinggirkannya peran ASEAN dalam arsitektur keamanan regional yang sedang bertransformasi.
Dinamika Aktor dan Pergeseran Keseimbangan Kekuatan di Indo-Pasifik
Konfigurasi keamanan di Indo-Pasifik saat ini ditandai oleh penguatan aliansi yang dipimpin Amerika Serikat, termasuk AUKUS dan Dialog Keamanan Quadrilateral (Quad). Dari perspektif geopolitik, pembangunan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia bukan sekadar modernisasi armada, melainkan instrumen proyeksi kekuatan yang secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan (balance of power) di Laut China Selatan dan Selat Malaka. Kehadiran aset bawah air bertenaga nuklir yang memiliki daya jelajah dan siluman lebih tinggi dibandingkan konvensional dipandang dapat memicu respons berantai dari kekuatan besar lainnya, termasuk Tiongkok, yang pada gilirannya meningkatkan potensi kesalahan perhitungan militer di salah satu jalur laut tersibuk di dunia.
Bagi ASEAN, dinamika ini menciptakan tekanan struktural yang signifikan. Arsitektur keamanan yang selama ini dibangun di atas prinsip konsensus dan non-intervensi menghadapi uji berat ketika negara anggota, seperti Indonesia, harus menyeimbangkan kepentingan nasional dengan solidaritas regional. Kekhawatiran akan efek domino militerisasi dan tekanan untuk 'memilih pihak' menjadi semakin nyata, terutama bagi negara-negara yang memiliki klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. Ketidakmampuan ASEAN untuk merespons secara kolektif dapat mengikis kredibilitasnya sebagai aktor sentral dalam menjaga stabilitas kawasan, sekaligus mempercepat fragmentasi tatanan keamanan regional yang selama ini bersifat inklusif.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Masa Depan Arsitektur Keamanan Regional
Bagi Indonesia, sebagai kekuatan utama di ASEAN dan negara dengan posisi geografis yang diapit oleh dua samudera, AUKUS menghadirkan dilema strategis yang kompleks. Di satu sisi, Jakarta memahami kebutuhan Australia untuk membangun kapabilitas pencegahan (deterrence) yang kredibel di tengah lingkungan strategis yang tidak pasti. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran yang mendalam bahwa langkah tersebut akan memicu perlombaan senjata dan mengarah pada polarisasi kawasan, yang pada akhirnya akan mempersempit ruang manuver diplomasi Indonesia yang selama ini mengusung prinsip bebas aktif. Respons yang terlalu akomodatif dapat dianggap melemahkan posisi Indonesia dalam isu-isu maritim, sementara respons yang terlalu konfrontatif berisiko merusak hubungan bilateral dengan Australia yang telah terjalin lama.
Dalam jangka pendek, prioritas Indonesia adalah memimpin dialog intra-ASEAN yang jujur tentang tantangan kolektif ini, merumuskan respons bersama yang koheren, dan menegaskan kembali sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan kawasan. Langkah ini penting untuk mencegah ASEAN menjadi penonton dalam dinamika kekuatan besar yang terjadi di sekitarnya. Jangka panjang, Indonesia perlu memperdalam kemitraan strategisnya dengan semua pihak, baik dengan Tiongkok maupun Amerika Serikat dan sekutunya, sambil terus mengembangkan kemampuan pertahanan mandiri yang kredibel. Investasi dalam domain anti-kapal selam dan penguatan postur pertahanan laut menjadi keniscayaan untuk menjaga keseimbangan dan netralitas aktif Indonesia di tengah meningkatnya kompetisi militer bawah laut di kawasan.
Pada akhirnya, perkembangan pasca-AUKUS menguji kapasitas ASEAN untuk tetap menjadi primary driver keamanan kawasan di tengah meningkatnya dinamika kompetisi kekuatan besar. Stabilitas kawasan tidak lagi dapat dijamin semata-mata oleh norma dan arsitektur diplomasi yang ada; diperlukan adaptasi strategis yang mencakup penguatan kapabilitas pertahanan kolektif dan pembaruan pendekatan terhadap keamanan maritim. Bagi Indonesia, ini adalah momentum untuk merefleksikan kembali kebijakan luar negerinya dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat fondasi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik yang semakin multipolar dan kompleks.
