Memasuki tahun kelima pasca-kudeta militer di Myanmar pada Februari 2021, ASEAN kembali menghadapi kebuntuan diplomatik yang semakin memperdalam perpecahan di antara negara-negara anggotanya. Kegagalan implementasi Five-Point Consensus (5PC) yang semestinya menjadi kerangka dasar penyelesaian krisis politik Myanmar, kini menjadi ujian eksistensial bagi kredibilitas organisasi regional sebagai komunitas keamanan yang efektif. Bagi Indonesia, yang memegang keketuaan ASEAN pada 2023 dan telah menyusun mekanisme informal untuk menjembatani dialog, situasi ini menempatkannya pada posisi yang semakin sulit dan penuh tantangan strategis. Dinamika ini tidak hanya menguji solidaritas ASEAN, tetapi juga memaksa setiap anggota untuk mempertimbangkan kembali posisi geopolitik dan kepentingan nasionalnya masing-masing dalam menghadapi krisis politik Myanmar yang tak kunjung usai.
Fragmentasi Kepentingan dan Erosi Prinsip Non-Intervensi
Perpecahan internal ASEAN semakin terbuka lebar dalam pertemuan ASEAN Foreign Ministers Retreat di Vientiane. Di satu sisi, Thailand dan Kamboja—yang menganut pendekatan pragmatis—mendesak re-engagement penuh dengan junta militer Myanmar tanpa prasyarat berarti. Pendekatan ini didorong oleh kepentingan ekonomi bilateral, seperti proyek infrastruktur dan perdagangan lintas batas, serta kekhawatiran akan gelombang pengungsi ilegal. Di sisi lain, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura bersikukuh agar junta memenuhi komitmennya dalam 5PC, termasuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog inklusif. Fragmentasi ini mencerminkan ketidakmampuan ASEAN mempertahankan prinsip non-intervensi yang telah lama menjadi pilar utama organisasi, sekaligus menunjukkan bahwa krisis politik Myanmar telah menjadi katalis bagi pergeseran kepentingan strategis antarnegara anggota. Ketidakseragaman respons ini memperlemah posisi tawar ASEAN di mata komunitas internasional dan membuka celah bagi aktor ekstra-regional untuk memanfaatkan vacuun kekuasaan di kawasan.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Pergeseran Balance of Power
Kegagalan ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik Myanmar, khususnya setelah penolakan junta untuk bertemu dengan perwakilan kelompok oposisi, secara langsung mengurangi kredibilitas ASEAN sebagai institusi yang mampu menjaga stabilitas kawasan. Bagi Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar dan perekonomian terkuat di Asia Tenggara, situasi ini memiliki implikasi strategis yang signifikan. Indonesia kini dihadapkan pada kebutuhan untuk mengelola ekspektasi terhadap ASEAN sebagai pilar utama kebijakan luar negerinya. Jika ASEAN terus terbukti lumpuh dalam menghadapi isu keamanan non-tradisional seperti krisis politik Myanmar, efektivitas balance of power di Asia Tenggara justru akan bergeser ke tangan kekuatan ekstra-regional seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini mengancam posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim global. Beberapa kalangan akademisi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengusulkan agar Indonesia mulai membangun arsitektur keamanan yang lebih fleksibel dan terfokus melalui mekanisme mini-lateral. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada ASEAN yang tengah mengalami stagnasi, Indonesia dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki visi serupa dalam kerangka keketuaan ASEAN yang telah dipegang sebelumnya, guna menjaga kepentingan strategis nasional dan stabilitas kawasan.
Refleksi atas kebuntuan ini mengingatkan bahwa soliditas ASEAN tidak lagi dapat dianggap sebagai given. Bagi Indonesia, tantangan ke depan adalah bagaimana tetap memainkan peran sebagai poros maritim global di tengah perpecahan regional yang semakin nyata. Keputusan untuk memperkuat diplomasi mini-lateral atau tetap bertahan pada kerangka ASEAN yang kaku akan menentukan sejauh mana Indonesia mampu menjaga kedaulatan dan pengaruhnya dalam arsitektur keamanan Asia Tenggara. Krisis Myanmar bukan sekadar ujian bagi ASEAN, melainkan juga momentum bagi Indonesia untuk merumuskan kembali strategi geopolitiknya di tengah pergeseran kekuatan global.
