Laporan Institut Studi Strategis Internasional (IISS) pada Agustus 2026 memberikan peringatan tegas yang tak boleh diabaikan: perubahan iklim telah menjelma menjadi threat multiplier yang secara sistematis memperkeruh ketegangan geopolitik dan kerentanan keamanan maritim di kawasan Asia-Pasifik. Fenomena ini bukan lagi sekadar isu lingkungan yang terisolasi; ia secara fundamental mengubah arsitektur keamanan regional dengan cara yang mendalam dan multidimensi. Kenaikan muka air laut, intensifikasi badai, dan pengasaman laut telah melampaui dampak ekologisnya, kini menjadi ancaman langsung terhadap komunitas pesisir dan infrastruktur pelabuhan vital, serta berpotensi menggeser batas-batas maritim dan memicu konflik sumber daya yang baru. Perpindahan penduduk akibat bencana alam yang semakin sering dan persaingan memperebutkan wilayah perikanan yang menyusut adalah pemicu ketidakstabilan yang tak bisa diabaikan, menempatkan keamanan maritim sebagai isu sentral yang memerlukan pendekatan multidimensi, melampaui sekadar patroli laut hingga menyentuh kontestasi kedaulatan dan kelangsungan hidup komunitas.
Dinamika Aktor dan Implikasi Strategis bagi Kawasan
Dinamika aktor dalam merespons ancaman perubahan iklim ini bersifat paradoksal dan penuh ironi. Di satu sisi, negara-negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina berada di garis depan, menghadapi ancaman langsung terhadap wilayah teritorial dan populasi mereka dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, kekuatan maritim besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India melihat perubahan iklim sebagai variabel baru dalam perhitungan strategis mereka. Isu ini secara langsung memengaruhi penempatan pangkalan militer, operasi angkatan laut, dan terutama diplomasi bantuan kemanusiaan dan bencana (HADR), yang menjadi alat soft power sekaligus ajang tunjuk kekuatan militer. ASEAN, sebagai poros diplomasi regional, menghadapi tekanan institusional yang semakin berat untuk memperkuat perannya melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre), dengan tujuan mampu menjembatani kerja sama dan mengurangi friksi yang muncul dari kompetisi antarnegara anggota. Keadaan ini menciptakan lanskap geopolitik yang cair, di mana kompetisi dan koalisi baru terbentuk, menguji solidaritas kawasan di tengah kepentingan nasional yang kerap berbenturan. Ketidakmampuan untuk mengelola dampak perubahan iklim secara kolektif berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan; negara yang paling siap dan tangguh (resilient) akan memiliki pengaruh diplomatik yang lebih besar, sementara negara yang rentan dapat menjadi titik masuk bagi intervensi eksternal yang tidak diinginkan.
Posisi Strategis Indonesia: Antara Kerentanan dan Kepemimpinan
Implikasi bagi Indonesia sangat mendalam dan menuntut reorientasi doktrin pertahanan negara secara fundamental. Ancaman terhadap ribuan pulau kecil dan garis pantai yang luas kini merupakan isu kedaulatan teritorial dan keamanan nasional yang konkret, bukan lagi sekadar masalah lingkungan hidup. Kepunahan fisik pulau-pulau terluar akibat kenaikan muka air laut dapat secara permanen mengubah garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline) Indonesia, yang berimplikasi langsung pada luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan hak berdaulat atas sumber daya kelautannya. Oleh karena itu, Indonesia perlu memprioritaskan pemetaan kerentanan iklim secara komprehensif bagi seluruh aset strategis maritim, dari pelabuhan utama hingga pangkalan angkatan laut. Ketahanan (resilience) berbasis iklim harus diintegrasikan ke dalam doktrin pertahanan, tidak hanya sebagai respon terhadap bencana alam, tetapi juga sebagai upaya antisipatif untuk menjaga keutuhan wilayah kedaulatan. Lebih dari itu, situasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan di ASEAN dengan menjadi pionir dalam pengembangan arsitektur keamanan maritim yang berfokus pada adaptasi iklim. Dengan merumuskan doktrin pertahanan yang adaptif dan proaktif, Indonesia tidak hanya melindungi kedaulatannya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas kawasan yang lebih luas, mencegah konflik sumber daya yang semakin tak terhindarkan, dan memastikan bahwa keamanan maritim masa depan dibangun di atas fondasi kerja sama, bukan persaingan destruktif. Refleksi kritis yang muncul adalah bahwa perubahan iklim telah menjadi ujian nyata bagi relevansi institusi regional dan kemampuan negara-negara untuk menempatkan kepentingan kolektif di atas ambisi unilateral, di mana kegagalan untuk bertindak secara terpadu hanya akan mempercepat erosi stabilitas yang selama ini dijaga.
