Perubahan iklim telah berevolusi dari wacana lingkungan menjadi ancaman keamanan non-tradisional yang kompleks, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Sepanjang periode 2025–2026, rangkaian bencana ekstrem—banjir bandang di Sumatera, kekeringan berkepanjangan di Jawa dan Nusa Tenggara, serta kenaikan permukaan laut di wilayah pesisir—mempertegas kerentanan struktural negara. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan korban jiwa, tetapi juga memicu konflik sosial horizontal, arus perpindahan penduduk, serta kompetisi atas sumber daya air dan pangan yang semakin ketat. Dalam kerangka keamanan nasional, isu ini telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan dimensi iklim ke dalam Rencana Strategis Pertahanan, termasuk membentuk satuan tugas khusus penanganan bencana dan memperkuat ketahanan iklim di tingkat lokal.
Dimensi Geopolitik Perubahan Iklim dan Stabilitas Kawasan
Dari perspektif hubungan internasional, kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim bukanlah persoalan domestik semata. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai panjang dan ekosistem pesisir yang rentan, setiap guncangan iklim berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Bencana iklim dapat meluas menjadi ketegangan antarwilayah akibat konflik sumber daya, sementara perpindahan penduduk lintas pulau berpotensi menciptakan tekanan demografis dan sosial baru. Langkah pemerintah yang mulai memasukkan isu iklim ke dalam dokumen pertahanan merupakan respons strategis yang mencerminkan pemahaman bahwa keamanan non-tradisional seperti bencana memiliki implikasi langsung terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Pembentukan satuan tugas khusus dan program adaptasi di tingkat lokal menjadi instrumen penting untuk mengurangi risiko sekaligus menjaga stabilitas keamanan internal.
Di level regional, perubahan iklim menjadi variabel yang dapat memicu kerja sama maupun konflik antarnegara. Kawasan Pasifik Selatan dan Asia Tenggara menghadapi tantangan serupa: naiknya permukaan air laut, degradasi terumbu karang, dan cuaca ekstrem. Negara-negara di kawasan ini memerlukan mekanisme kolektif untuk berbagi data, teknologi, dan sumber daya dalam menghadapi ancaman bersama. Namun, ketidaksetaraan kapasitas adaptasi dan alokasi bantuan iklim dapat memperdalam kesenjangan dan menimbulkan friksi. Indonesia, dengan posisi geografis strategis dan pengalaman dalam penanganan bencana, memiliki peran kunci dalam menjembatani dialog regional serta mendorong arsitektur keamanan iklim yang inklusif. Perubahan iklim juga memengaruhi keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan, di mana negara-negara dengan kapasitas mitigasi dan adaptasi yang lebih besar dapat memperkuat posisi tawar mereka dalam forum multilateral.
Implikasi jangka panjang dari ancaman ini menuntut Indonesia untuk tidak hanya memperkuat ketahanan domestik, tetapi juga mengambil peran proaktif dalam diplomasi iklim. Tanpa tindakan kolektif dan kebijakan adaptasi yang terintegrasi, kerentanan yang ada dapat bertransformasi menjadi sumber ketidakstabilan regional yang lebih luas. Oleh karena itu, pengarusutamaan isu perubahan iklim dalam doktrin pertahanan dan kebijakan luar negeri menjadi langkah esensial untuk menjaga posisi strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin dipengaruhi oleh faktor lingkungan.