Lingkungan

Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan: Ancaman Terhadap Kedaulatan Maritim Indonesia

18 Oktober 2026 Indonesia, global 24 views

Laporan IPCC 2025 memproyeksikan kenaikan permukaan laut hingga 1 meter yang akan menggenangi 40% lahan pertanian pesisir Indonesia, mengancam ketahanan pangan dan berpotensi mengubah batas-batas ZEE. Kondisi ini menempatkan perubahan iklim sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas geopolitik kawasan yang memaksa Indonesia untuk mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam strategi pertahanan dan diplomasi. Indonesia mendorong pengarusutamaan isu iklim di ASEAN sebagai upaya kolektif mencegah konflik dan membangun postur pertahanan yang adaptif.

Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan: Ancaman Terhadap Kedaulatan Maritim Indonesia

Laporan terbaru Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang dirilis pada Desember 2025 telah mengirimkan sinyal peringatan yang tidak bisa diabaikan oleh negara kepulauan. Proyeksi kenaikan permukaan laut hingga 1 meter pada tahun 2100 bukan sekadar angka statistik, melainkan sebuah skenario strategis yang berpotensi mengubah peta geopolitik kawasan. Bagi Indonesia, ancaman ini bersifat eksistensial; lebih dari sekadar isu lingkungan, ini adalah persoalan kedaulatan, keamanan, dan posisi tawar di panggung internasional. Ketika 40% lahan pertanian pesisir diprediksi akan terendam, maka fondasi ketahanan pangan yang menjadi pilar stabilitas nasional ikut tergerus, berimplikasi langsung pada kerentanan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri.

Dimensi Geopolitik di Balik Kenaikan Permukaan Laut

Persoalan kenaikan permukaan laut bagi Indonesia melampaui dimensi ekologis dan memasuki ranah hukum internasional serta kedaulatan teritorial. Ketika garis pantai berubah dan pulau-pulau kecil di kawasan timur seperti Maluku dan Papua mulai hilang, batas-batas maritim yang selama ini menjadi acuan menjadi tidak pasti. Hal ini menciptakan risiko serius terhadap klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang merupakan salah satu wilayah hukum terluas di dunia. Dalam konteks ini, perubahan iklim bertindak sebagai threat multiplier, memperbesar potensi sengketa dengan negara tetangga di Laut China Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudera Pasifik. Negara-negara dengan klaim tumpang tindih dapat memanfaatkan situasi ini untuk menegosiasikan kembali perbatasan, menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konflik yang tidak hanya berdampak pada Indonesia tetapi juga pada dinamika keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.

Di tengah ketidakpastian global, Indonesia telah mengambil langkah untuk mengarusutamakan isu iklim dalam forum ASEAN serta memperkuat kerja sama pertahanan untuk kesiapsiagaan bencana. Langkah ini merupakan strategi diplomasi yang cerdas. Dengan menjadikan isu perubahan iklim sebagai agenda bersama ASEAN, Indonesia berupaya membangun norma dan mekanisme kolektif yang dapat mencegah terjadinya security dilemma di kawasan. Kerja sama pertahanan yang berorientasi pada bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (HADR) bukan hanya tentang berbagi beban logistik, tetapi juga alat untuk membangun kepercayaan antar negara. Ini penting, karena di masa depan, migrasi paksa dari pulau-pulau yang tidak layak huni akan menjadi fenomena nyata. Hal ini dapat memicu ketegangan sosial di negara tujuan serta memunculkan kebutuhan akan protokol internasional baru dalam pengelolaan pengungsi iklim.

Implikasi terhadap Stabilitas Kawasan dan Masa Depan Indonesia

Dinamika ini menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis namun strategis. Di satu sisi, Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Di sisi lain, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan pemilik hutan hujan tropis terbesar ketiga, Indonesia adalah aktor kunci yang menentukan keberhasilan agenda iklim global. Kegagalan dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri akan memicu instabilitas domestik yang dapat mengganggu arus perdagangan regional dan rantai pasok global. Ini menegaskan bahwa isu lingkungan adalah bagian tak terpisahkan dari postur pertahanan dan keamanan nasional. TNI, misalnya, perlu mengalihkan sebagian paradigma pertahanannya dari konvensional ke operasi lintas-kementerian yang berfokus pada manajemen bencana dan pengamanan sumber daya alam yang semakin langka.

Dalam skala yang lebih luas, potensi konflik sumber daya akan meningkat. Lahan pertanian yang menyusut berarti produksi pangan global akan lebih kompetitif, dan Indonesia akan bergantung pada pasar internasional untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kondisi ini menjadikan ketahanan pangan sebagai instrumen tekan politik (leverage) bagi negara pengekspor pangan. Untuk mengantisipasi hal ini, Indonesia harus melakukan transformasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada adaptasi struktural seperti membangun tanggul laut, tetapi juga pada diplomasi ekonomi dan penguatan cadangan pangan strategis sebagai bagian dari konsep pertahanan total. Kerja sama dengan organisasi internasional seperti World Food Programme dan UNCLOS untuk menata ulang batas maritim sangat penting, namun yang paling krusial adalah upaya domestik yang masif dan berkelanjutan.

Sebagai refleksi, perubahan iklim menghadirkan ujian nyata bagi konsep kedaulatan dalam konteks global yang saling terhubung. Batas-batas yang dahulu dianggap statis kini menjadi cair akibat kenaikan permukaan laut. Indonesia harus keluar dari posisi pasif sebagai korban dan bergerak menjadi arsitek solusi kawasan. Masa depan Indonesia tidak ditentukan semata-mata oleh kemampuan untuk bertahan dari banjir, tetapi oleh kapabilitas untuk mengelola perubahan secara proaktif, menjadikan kebijakan iklim sebagai instrumen diplomasi dan penjaga stabilitas, serta memastikan bahwa kedaulatan yang dipertahankan adalah kedaulatan yang tangguh dan adaptif terhadap guncangan global.

Entitas yang disebut

Organisasi: IPCC, ASEAN

Lokasi: Indonesia, Maluku, Papua