Laporan gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada awal 2026 menegaskan bahwa perubahan iklim telah bertransformasi dari isu lingkungan menjadi ancaman keamanan nasional. Temuan ini mengidentifikasi peningkatan bencana hidrometeorologi—khususnya banjir rob di pantai utara Jawa dan kekeringan di Nusa Tenggara—yang tidak hanya merusak infrastruktur dan ekosistem, tetapi juga memicu ketegangan sosial-ekonomi. Dalam kerangka geopolitik, pergeseran ini menempatkan Indonesia pada posisi rentan karena keragaman geografis dan ketergantungan pada sektor agraris. Secara global, negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang telah memasukkan perubahan iklim ke dalam doktrin keamanan nasional mereka, menjadikannya dimensi baru dalam keseimbangan kekuatan (balance of power). Bagi Indonesia, implikasi strategisnya terletak pada kemampuan negara untuk mengelola risiko bencana, menjaga kohesi sosial, dan mempertahankan legitimasi pemerintahan di daerah rawan.
Perubahan Iklim sebagai Pemicu Konflik Agraria dan Kerentanan Sosial
Banjir rob dan kekeringan bukan sekadar peristiwa alam yang berdiri sendiri. Keduanya secara langsung mengganggu mata pencaharian, memicu konflik agraria, dan mendorong migrasi internal ketika masyarakat kehilangan akses terhadap lahan, air, serta sumber penghidupan. Dalam kerangka keamanan non-tradisional, rangkaian dampak itu bekerja sebagai threat multiplier: ia tidak selalu melahirkan perang antarnegara, tetapi dapat melemahkan kapasitas negara, mengikis kepercayaan publik, dan menciptakan ketegangan sosial di tingkat lokal. Dinamika aktor pun menjadi lebih kompleks. BNPB, Kemhan, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat berada dalam satu rantai risiko yang menuntut koordinasi lintas sektor. Di tingkat regional, negara-negara ASEAN mulai menyadari bahwa perubahan iklim dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan memicu arus migrasi yang mengganggu stabilitas kawasan. Oleh karena itu, konflik agraria yang dipicu oleh kelangkaan sumber daya perlu dibaca sebagai isu keamanan yang berpotensi mengubah peta kekuatan lokal dan nasional.
Integrasi Adaptasi Iklim ke dalam Doktrin Pertahanan dan Ketahanan Nasional
Analisis atas temuan BNPB dan Kemhan menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengintegrasikan adaptasi iklim ke dalam doktrin pertahanan sipil dan militer. Integrasi ini tidak berarti memiliterisasi penanganan bencana, melainkan memasukkan skenario banjir rob, kekeringan, konflik agraria, dan migrasi internal ke dalam perencanaan kesiapsiagaan, latihan, serta koordinasi tanggap darurat. Implikasi jangka pendeknya adalah alokasi anggaran yang lebih besar untuk mitigasi bencana, penguatan data risiko, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Tanpa langkah ini, penanganan bencana cenderung reaktif dan mahal secara ekonomi maupun sosial. Dalam konteks geopolitik, kemampuan suatu negara untuk menjaga ketahanan air dan stabilitas sosial akan menentukan posisinya dalam peta kekuatan regional. Negara yang gagal beradaptasi akan menjadi lebih rentan terhadap tekanan eksternal, termasuk intervensi kemanusiaan atau pengaruh asing di wilayah rawan. Selain itu, transisi energi dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan bukan lagi sekadar proyek pembangunan, melainkan fondasi keamanan nasional karena menentukan kemampuan negara mengurangi sumber risiko hidrometeorologi dan konflik sumber daya.
Dalam jangka menengah dan panjang, perubahan iklim akan terus menjadi katalis yang mempercepat pergeseran dinamika kekuatan global. Negara-negara besar seperti China dan AS saling berlomba dalam teknologi hijau dan pengaruh diplomatik terkait iklim, sementara negara kepulauan seperti Indonesia berada di garis depan kerentanan. Oleh karena itu, strategi pertahanan Indonesia harus mencakup diplomasi iklim aktif di forum multilateral seperti ASEAN, UNFCCC, dan G20, sekaligus memperkuat ketahanan domestik. Tanpa pendekatan yang terintegrasi antara adaptasi iklim, pertahanan, dan pembangunan berkelanjutan, stabilitas kawasan dan posisi strategis Indonesia di Indo-Pasifik akan terus terancam. Refleksi kritis yang perlu diambil adalah bahwa keamanan nasional tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kesiapan menghadapi ancaman non-tradisional yang multidimensi.