Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Juni 2026 memberikan konfirmasi yang mengkhawatirkan: kenaikan permukaan laut di kawasan Pasifik dan Indonesia timur telah mencapai 1,5 cm per tahun, melampaui proyeksi awal. Fenomena ini bukan lagi sekadar krisis lingkungan, melainkan ancaman multidimensi yang secara fundamental mengubah lanskap keamanan maritim. Bagi Indonesia, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut telah bertransformasi menjadi persoalan kedaulatan yang memerlukan pendekatan multidisiplin, termasuk pertahanan non-militer. Pulau-pulau kecil di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang berfungsi sebagai titik referensi batas maritim kini terancam tenggelam, menciptakan kerentanan geopolitik yang tidak bisa diabaikan dalam kerangka pertahanan negara. Risiko terhadap pulau terluar ini secara langsung menguji ketahanan keamanan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.
Implikasi Geopolitik Kenaikan Permukaan Laut terhadap Kedaulatan Maritim Indonesia
Dari perspektif hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982, status pulau yang tenggelam secara langsung memengaruhi klaim maritim suatu negara. Jika pulau terluar Indonesia tidak lagi dapat dihuni atau berada di atas permukaan laut, maka Indonesia berpotensi kehilangan dasar hukum untuk mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 200 mil laut yang dilampirkan pada titik-titik basis tersebut. Situasi ini secara langsung memperlemah posisi Indonesia dalam negosiasi batas laut dengan Australia di Laut Timor, Timor Leste di perbatasan darat-laut, serta Filipina di Laut Sulawesi. Persaingan antarnegara di Indo-Pasifik yang semakin ketat membuat celah ini dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor besar seperti China atau Amerika Serikat untuk memperkuat pengaruh mereka. Keamanan maritim Indonesia tidak lagi hanya diukur dari kekuatan armada laut, melainkan juga dari kemampuan mempertahankan argumen hukum di forum multilateral. Pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah memetakan 12 pulau kritis yang memerlukan perlindungan ekstra. Langkah mitigasi jangka pendek seperti pembangunan tanggul dan upaya konservasi ekosistem pesisir harus disertai dengan strategi diplomasi yang kuat untuk mendorong adopsi kesepakatan internasional yang memperjelas status pulau-pulau yang terendam akibat perubahan iklim.
Dinamika Aktor dan Implikasi Regional terhadap Keseimbangan Kekuatan
Dalam jangka menengah, kenaikan permukaan laut akan mempercepat perubahan demografi di pesisir timur Indonesia. Arus migrasi dari pulau terluar yang tenggelam menuju pusat-pusat urban di Jawa atau Sulawesi berpotensi memicu ketegangan sosial-ekonomi. Namun, implikasi yang lebih mendalam terletak pada pergeseran keseimbangan kekuatan regional. Negara-negara kepulauan kecil di Pasifik, yang menghadapi ancaman serupa, mulai membentuk blok negosiasi di forum seperti Pacific Islands Forum untuk menuntut reinterpretasi UNCLOS 1982. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan antara negara-negara Pasifik dan ASEAN, sekaligus melindungi kepentingan nasionalnya. Dinamika aktor di forum multilateral tersebut menuntut Indonesia untuk tidak hanya sekadar menjadi peserta pasif, melainkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan dilema negara kepulauan di tengah perubahan iklim. Celah hukum yang dihasilkan dari tenggelamnya pulau-pulau basis dapat dimanfaatkan oleh kekuatan besar untuk memperluas klaim maritim mereka sendiri, sehingga menambah kompleksitas peta keamanan kawasan. Oleh karena itu, pendekatan pertahanan Indonesia harus mengintegrasikan diplomasi maritim, hukum internasional, dan ketahanan ekologis sebagai satu kesatuan strategi.
Refleksi dari perkembangan ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut telah mengubah parameter tradisional keamanan nasional. Bagi Indonesia, masa depan kedaulatan atas pulau terluar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis mitigasi, melainkan oleh kecerdasan strategis dalam memanfaatkan forum internasional untuk merevisi fondasi hukum maritim global. Tanpa langkah diplomasi yang proaktif, risiko kehilangan ZEE dan melemahnya posisi tawar di kawasan akan semakin nyata. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan iklim, pertahanan, dan diplomasi menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga kedaulatan maritim di tengah dinamika Indo-Pasifik yang semakin tidak menentu.
