Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Mei 2026 memberikan gambaran serius mengenai dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur pertahanan Indonesia. Sebanyak 15 pangkalan militer TNI Angkatan Laut yang berada di kawasan pesisir, termasuk di Surabaya dan Makassar, terancam langsung oleh kenaikan permukaan air laut. Fenomena ini tidak sekadar menjadi persoalan lingkungan, melainkan telah menjelma menjadi ancaman keamanan non-tradisional yang menuntut respons strategis dari pemerintah. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, perubahan iklim memperlemah fondasi pertahanan maritim Indonesia yang selama ini menjadi pilar utama kedaulatan di wilayah perairan strategis seperti Selat Malaka, Laut Natuna, dan Samudra Hindia.
Ancaman Terhadap Infrastruktur Pertahanan Maritim Indonesia
Dalam jangka pendek, Indonesia dihadapkan pada pilihan sulit antara relokasi pangkalan atau penguatan infrastruktur eksisting. Kedua opsi tersebut membutuhkan biaya besar yang membebani anggaran pertahanan yang terbatas. Ketika pangkalan militer di pesisir seperti Surabaya—yang menjadi basis utama Armada Timur TNI AL—tergenang secara periodik, kesiapan operasional dan logistik pasukan terganggu. Dari perspektif hubungan internasional, situasi ini membuka celah bagi aktor eksternal untuk memperkuat pengaruh di kawasan saat Indonesia mengalami kelemahan kapasitas pertahanan. Sementara itu, dalam jangka panjang, ancaman kenaikan permukaan laut ini memaksa kebijakan pertahanan dan kebijakan lingkungan untuk saling terintegrasi, suatu hal yang belum lazim dalam tradisi perencanaan pertahanan Indonesia yang masih berfokus pada ancaman militer konvensional.
Kondisi ini juga berdampak pada kerja sama regional di ASEAN. Indonesia, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan poros maritim global, memiliki kepentingan strategis untuk mendorong adopsi strategi adaptasi bersama di tingkat ASEAN. Tanpa mekanisme kolektif, negara-negara anggota ASEAN lainnya yang juga memiliki pangkalan militer di pesisir—seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand—akan menghadapi kerentanan serupa, memperlemah postur pertahanan kawasan secara keseluruhan. Inisiatif Indonesia dapat menjadi katalis untuk membangun rezim keamanan iklim di Asia Tenggara, yang sekaligus memperkuat peran kepemimpinan Indonesia di Indo-Pasifik.
Implikasi Geopolitik dan Peran Strategis Indonesia di Indo-Pasifik
Dari kacamata geopolitik, dampak perubahan iklim melalui kenaikan permukaan laut tidak terbatas pada infrastruktur fisik. Perubahan garis pantai akibat erosi dan banjir rob berpotensi memperburuk sengketa maritim yang sudah ada, baik di Laut Natuna Utara maupun perbatasan dengan Timor Leste dan Papua Nugini. Ketidakpastian batas maritim ini dapat menjadi sumber konflik baru antartetangga, terutama jika disertai dengan migrasi paksa dari pulau-pulau kecil yang tenggelam. Di tingkat Indo-Pasifik, Indonesia menghadapi tekanan ganda: di satu sisi harus mempertahankan kedaulatan, di sisi lain harus menanggung beban sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Hal ini memperkuat urgensi bagi Jakarta untuk memimpin inisiatif lingkungan di kawasan, baik melalui forum ASEAN, Dialog Keamanan Indo-Pasifik, maupun kerja sama bilateral dengan negara-negara besar seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Jika tidak segera diantisipasi, kerentanan terhadap perubahan iklim akan dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal untuk memperlemah posisi tawar Indonesia dalam keseimbangan kekuatan regional.
Refleksi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa keamanan nasional di era modern tidak lagi dapat dipisahkan dari ketahanan terhadap perubahan iklim. Pangkalan militer di pesisir bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga titik lemah yang bisa dieksploitasi oleh alam maupun aktor lain. Indonesia harus segera mengintegrasikan analisis risiko iklim ke dalam perencanaan pertahanan, sekaligus memanfaatkan momentum sebagai presiden ASEAN untuk mengangkat isu ini ke panggung multilateral. Langkah tersebut tidak hanya akan melindungi kepentingan strategis nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan yang visioner dalam menghadapi ancaman global yang nyata.
