Pembaruan perjanjian keamanan antara China dan Kepulauan Solomon pada tahun 2026 telah menandai babak baru dalam pertarungan pengaruh di Pasifik Selatan. Langkah ini tidak hanya memperkuat kehadiran Beijing di kawasan yang secara historis berada di bawah pengaruh Australia dan Amerika Serikat, tetapi juga memicu kekhawatiran akan potensi pendirian basis militer China di dekat jalur pelayaran strategis. Bagi Indonesia, yang memiliki visi poros maritim dunia, dinamika ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang stabilitas kawasan, keseimbangan kekuatan, serta posisi Jakarta dalam percaturan geopolitik yang semakin terpolarisasi.
Kesepakatan tersebut merupakan kelanjutan dari perjanjian awal yang ditandatangani pada 2022, yang telah memicu reaksi keras dari Australia dan AS. Kedua negara tersebut khawatir bahwa kehadiran militer China di Kepulauan Solomon dapat mengancam stabilitas regional dan mengubah keseimbangan kekuatan di Pasifik. Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini merupakan bagian dari strategi Beijing untuk memperluas pengaruhnya melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan kerja sama keamanan bilateral, yang secara langsung bersinggungan dengan kepentingan strategis Indonesia sebagai negara maritim.
Dinamika Persaingan AS-China di Pasifik Selatan
Persaingan antara AS dan China di Pasifik Selatan semakin intensif, dengan Kepulauan Solomon menjadi titik pertarungan utama. Australia, sebagai kekuatan regional tradisional, melihat perjanjian ini sebagai ancaman langsung terhadap arsitektur keamanan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Sementara itu, China memanfaatkan celah diplomatik dan ekonomi untuk memperkuat posisinya, terutama melalui investasi infrastruktur dan bantuan pembangunan. Kepulauan Solomon sendiri terletak di timur laut Indonesia, dan setiap peningkatan basis militer China di sana dapat mempengaruhi dinamika keamanan di Laut Filipina dan Samudra Pasifik bagian barat, yang merupakan jalur vital bagi perdagangan dan energi Indonesia.
Implikasi bagi Poros Maritim Indonesia: Dilema dan Strategi
Indonesia menghadapi dilema diplomatik yang semakin kompleks. Di satu sisi, China merupakan mitra dagang utama, dengan nilai perdagangan bilateral yang terus meningkat setiap tahun. Di sisi lain, AS dan Australia adalah mitra keamanan tradisional yang telah lama mendukung kedaulatan dan stabilitas Indonesia. Dalam jangka pendek, tekanan diplomatik untuk memilih pihak akan semakin kuat, terutama jika ketegangan antara AS-China di Pasifik meningkat. Namun, Indonesia perlu mempertahankan prinsip bebas-aktif yang telah menjadi landasan politik luar negerinya. Strategi jangka panjang harus mencakup penguatan diplomasi di Pacific Islands Forum (PIF) untuk membangun konsensus regional yang mencegah dominasi satu kekuatan, serta mengembangkan kerja sama maritim yang konkret dengan negara-negara Pasifik, seperti patroli bersama dan pertukaran intelijen. Tanpa langkah proaktif, Indonesia berisiko kehilangan pengaruh di kawasan yang secara langsung berdampak pada keamanan jalur pelayaran poros maritim.
Implikasi jangka panjang dari pertarungan pengaruh di Kepulauan Solomon ini sangat signifikan. Jika China berhasil membangun basis militer permanen di sana, keseimbangan kekuatan di Pasifik akan bergeser secara dramatis. Bagi Indonesia, hal ini berarti meningkatnya risiko gangguan terhadap jalur pelayaran strategis yang menjadi tulang punggung poros maritim dunia. Oleh karena itu, Jakarta harus mampu merumuskan kebijakan luar negeri yang adaptif, menggabungkan diplomasi multilateral, kerja sama keamanan selektif, dan penguatan kapasitas maritim nasional. Hanya dengan cara ini Indonesia dapat menjaga kepentingan strategisnya di tengah polarisasi global yang kian tajam.
