Persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China di kawasan Pasifik Selatan memasuki fase eskalasi yang semakin nyata pada awal 2026. Langkah Washington yang meningkatkan kehadiran militernya di Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, berbarengan dengan ekspansi Beijing melalui pembangunan pangkalan komersial di Vanuatu, menegaskan bahwa Pasifik Selatan kini menjadi arena baru pertarungan pengaruh global. Perkembangan ini tidak hanya mengubah peta aliansi di kawasan, melainkan juga menghadirkan konsekuensi langsung bagi arsitektur keamanan maritim regional dan posisi Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Dinamika Persaingan AS-China di Pasifik Selatan
Peningkatan kehadiran militer AS di Solomon dan PNG harus dibaca sebagai upaya membangun kembali forward presence yang sempat terdegradasi setelah perang dingin. Solomon, yang pada 2019 memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih ke China, kini menjadi titik krusial bagi Washington untuk mengimbangi pengaruh Beijing yang semakin dalam melalui paket investasi dan bantuan infrastruktur. Sementara itu, pembangunan pangkalan komersial China di Vanuatu meskipun diklaim bersifat sipil, menimbulkan kecurigaan akan potensi penggunaan dual-use yang dapat mengancam jalur laut vital di Pasifik Selatan. Langkah China ini sejalan dengan doktrin String of Pearls, namun kali ini diarahkan ke Pasifik bukan sekadar ke Samudra Hindia. Aliansi baru seperti AUKUS dan Pacific Deterrence Initiative menjadi instrumen AS untuk mengkonsolidasikan mitra di kawasan, sementara China menggunakan Forum Kepulauan Pasifik sebagai panggung diplomasi multilateral.
Implikasi bagi Keamanan Maritim dan Kedaulatan Indonesia
Bagi Indonesia, letak geografis yang berbatasan langsung dengan Papua memberikan dimensi urgensi yang tidak bisa diabaikan. Kekhawatiran terhadap keamanan maritim di Laut Seram dan perairan sekitar Papua bukanlah isu baru, namun eskalasi persaingan AS dan China di Pasifik Selatan membuatnya semakin kompleks. Analis dari CSIS Indonesia menekankan perlunya penguatan patroli di Laut Seram serta pendalaman kerja sama dengan Pacific Islands Forum sebagai langkah mitigasi. Langkah ini krusial karena jika Indonesia gagal menjaga zona penyangga di sekitar Provinsi Papua, maka kedaulatan Indonesia Timur dapat terancam secara gradual. Tekanan diplomatik untuk memihak antara dua raksasa global pun diperkirakan akan meningkat dalam jangka pendek, menguji konsistensi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Dalam jangka menengah hingga panjang, dinamika ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan (balance of power) di Pasifik Selatan yang selama ini relatif stabil, dan memaksa Indonesia untuk memperkuat kapasitas pertahanan maritimnya secara independen.
Refleksi yang muncul dari situasi ini adalah bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam dikotomi memilih antara AS atau China. Sebaliknya, pendekatan yang paling rasional adalah memperkuat kemitraan dengan negara-negara Pasifik Selatan secara seimbang, sambil memperdalam kapabilitas navigasi dan pengawasan jalur laut di kawasan. Forum Pacific Islands Forum harus dimanfaatkan sebagai wadah diplomasi yang dapat menjembatani kepentingan, bukan menjadi medan persaingan. Hanya dengan cara demikian, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan di Indonesia Timur dan tetap relevan dalam arsitektur keamanan regional yang sedang bertransformasi.