Geo-Politik

Perluasan Kekuatan Militer Tiongkok di Laut Filipina Timur dan Respons ASEAN

10 November 2026 Laut Filipina Timur, Kepulauan Spratly, ASEAN, Indonesia 13 views

Pembangunan pangkalan militer baru Tiongkok di Pulau Subi memperdalam ketegangan di Laut Filipina Timur dan memperlihatkan fragmentasi ASEAN antara negara yang mendesak sikap keras dan yang cenderung menahan diri. Bagi Indonesia, situasi ini mempersulit negosiasi Kode Etik di Laut China Selatan serta mendorong penguatan patroli di Natuna dan modernisasi Angkatan Laut untuk menjaga kredibilitas deterrence. Jika ASEAN gagal bersatu, blok ini berisiko kehilangan relevansi dalam menyelesaikan konflik maritim di kawasan.

Perluasan Kekuatan Militer Tiongkok di Laut Filipina Timur dan Respons ASEAN

Langkah terbaru Tiongkok dalam memperkuat postur militernya di kawasan Laut China Selatan kembali menjadi sorotan. Pada 1 Juni 2026, Reuters melaporkan bahwa Tiongkok telah menyelesaikan pembangunan pangkalan militer baru di Pulau Subi, bagian dari Kepulauan Spratly, yang dilengkapi dengan radar jarak jauh dan perpanjangan landasan pacu. Keputusan ini diambil setelah Filipina meningkatkan frekuensi patroli bersama dengan Amerika Serikat di Laut Filipina Timur, yang memicu protes resmi dari Beijing. Eskalasi ini tidak hanya menandai ketegangan bilateral yang semakin dalam, tetapi juga menguji kohesi ASEAN sebagai organisasi regional yang selama ini berusaha menjadi mediator dalam sengketa maritim di kawasan.

Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan pangkalan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang Beijing untuk memperkuat klaim teritorialnya di Laut China Selatan, yang sebagian besar tumpang tindih dengan klaim beberapa negara anggota ASEAN. Langkah ini juga dapat dibaca sebagai respons terhadap kehadiran militer Amerika Serikat yang semakin aktif di kawasan melalui aliansi dengan Filipina. Dengan memperluas infrastruktur militer di Pulau Subi, Tiongkok tidak hanya meningkatkan kemampuan pengawasan dan pengendalian, tetapi juga menciptakan fakta di lapangan yang memperkuat posisi tawarnya dalam setiap negosiasi, termasuk perundingan Kode Etik di Laut China Selatan (COC).

Fragmentasi ASEAN dan Ketidakseimbangan Kekuatan di Kawasan

Respon ASEAN terhadap langkah Tiongkok kembali memperlihatkan keretakan internal yang kronis. Analisis terhadap sikap negara-negara anggota menunjukkan bahwa organisasi ini terpecah secara mendasar: sementara Vietnam dan Filipina mendesak adanya sikap keras dan lebih tegas terhadap Beijing, Kamboja dan Laos cenderung memilih sikap menahan diri karena ikatan ekonomi yang erat dengan Tiongkok. Perbedaan ini bukanlah hal baru, namun eskalasi militer di Laut Filipina Timur memperdalam jurang pemisah tersebut. Ketidakmampuan ASEAN untuk menyuarakan satu suara yang koheren tidak hanya melemahkan posisi tawarnya dalam perundingan COC, tetapi juga mengancam relevansi blok ini sebagai aktor yang kredibel dalam menyelesaikan konflik maritim. Jika tren fragmentasi ini terus berlanjut, keseimbangan kekuatan di kawasan akan semakin condong ke arah Tiongkok, sementara negara-negara yang lebih kecil akan kehilangan daya tawar kolektif mereka.

Posisi Strategis Indonesia di Tengah Tekanan Maritim

Bagi Indonesia, situasi ini semakin mempersulit negosiasi Kode Etik di Laut China Selatan yang sudah berjalan lambat. Sebagai negara yang memiliki wilayah tumpang tindih dengan klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line) Tiongkok, khususnya di sekitar perairan Natuna, Indonesia berada di persimpangan yang sulit. Langkah jangka pendek yang realistis adalah memperkuat patroli di sekitar Natuna untuk mencegah klaim tumpang tindih yang semakin nyata. Namun, solusi jangka panjang membutuhkan pendekatan yang lebih fundamental. Jika ASEAN gagal membangun konsensus yang solid, maka blok ini berpotensi kehilangan relevansi dalam menyelesaikan konflik maritim di kawasan. Implikasi terhadap pertahanan Indonesia sangat jelas: modernisasi Angkatan Laut secara berkelanjutan mutlak diperlukan agar kemampuan deteksi dan pencegahan (deterrence) di Zona Ekonomi Eksklusif tetap kredibel, baik di mata mitra strategis maupun rival potensial. Tanpa kapabilitas yang memadai, Indonesia akan sulit mempertahankan posisi netral namun aktif yang selama ini diusung.

Ke depannya, perkembangan ini mengingatkan bahwa geopolitik Laut China Selatan tidak bisa dipisahkan dari dinamika hubungan Tiongkok-AS serta interaksi internal ASEAN. Bagi Indonesia, urgensi untuk memperkuat diplomasi maritim dan kapabilitas pertahanan semakin mendesak. Jika kesatuan ASEAN terus tergerus oleh kepentingan bilateral, maka keseimbangan kekuatan di kawasan akan ditentukan oleh kekuatan besar semata, bukan oleh forum regional yang inklusif. Dalam jangka panjang, kegagalan untuk bersatu dapat mengubah peta kekuatan maritim di Indo-Pasifik secara permanen, dan Indonesia harus siap menghadapi realitas baru tersebut.

Entitas yang disebut

Organisasi: Reuters, ASEAN

Lokasi: Tiongkok, Pulau Subi, Kepulauan Spratly, Laut Filipina Timur, Filipina, Amerika Serikat, Vietnam, Kamboja, Laos, Indonesia, Natuna, Laut China Selatan