Pada Maret 2026, Jepang dan Korea Selatan secara resmi bergabung sebagai mitra non-nuklir dalam kerangka AUKUS, sebuah aliansi keamanan yang semula terdiri dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Langkah ini memperluas cakupan AUKUS di kawasan Indo-Pasifik, mempertegas dinamika persaingan strategis antara kekuatan besar. Perluasan aliansi ini tidak hanya memperkuat arsitektur keamanan yang dipimpin AS, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang arah stabilitas regional dan posisi negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, yang selama ini mengusung prinsip netralitas dan keterbukaan.
Dinamika Aktor dan Respons ASEAN
Bergabungnya Tokyo dan Seoul ke dalam AUKUS sebagai mitra non-nuklir menandai pergeseran signifikan dalam peta aliansi keamanan Indo-Pasifik. Bagi ASEAN, langkah ini memicu reaksi beragam. Sebagian negara anggota, seperti Singapura dan Vietnam, cenderung menyambut sebagai upaya penyeimbang terhadap pengaruh Tiongkok yang berkembang pesat. Namun, negara lain seperti Kamboja dan Laos menyatakan kekhawatiran terhadap potensi polarisasi kawasan yang dapat mengikis sentralitas ASEAN. Indonesia, melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri, menegaskan akan tetap menempuh jalur non-blok aktif dan memperkuat implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Sikap ini mencerminkan strategi Indonesia untuk menjaga otonomi kebijakan luar negeri di tengah tekanan untuk memihak salah satu kubu. Analisis menunjukkan bahwa perluasan AUKUS dapat mendorong perlombaan teknologi militer, terutama dalam pengembangan kapal selam nuklir dan sistem anti-akses area-denial (A2/AD), yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan (balance of power) di perairan strategis seperti Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia.
Implikasi bagi Kepentingan Strategis Indonesia
Bagi Indonesia, perluasan AUKUS membawa implikasi langsung dan tidak langsung. Di satu sisi, Indonesia menghadapi tekanan untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan semua pihak—baik AS, Australia, Jepang, maupun Korea Selatan—tanpa harus menjadi bagian dari pakta militer formal yang dapat membatasi fleksibilitas diplomatik. Pendekatan non-blok aktif yang telah lama menjadi ciri khas politik luar negeri Indonesia kini diuji oleh realitas geo-strategis yang semakin kompleks. Di sisi lain, modernisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menjadi prioritas mendesak untuk menjaga kedaulatan maritim di tengah peningkatan aktivitas kapal selam dan aset militer canggih di sekitar perairan Indonesia. Kehadiran kapal selam bertenaga nuklir di kawasan, meskipun tidak secara langsung mengancam, membutuhkan peningkatan kapasitas deteksi dan respon Indonesia.
Dalam jangka menengah hingga panjang, Indonesia perlu menyeimbangkan antara kepentingan keamanan nasional dengan komitmen terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang menekankan dialog dan kerja sama inklusif. Tanpa kebijakan yang hati-hati, perluasan AUKUS berpotensi memperlemah sentralitas ASEAN dan memicu fragmentasi kawasan. Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan dan pengelola konflik, namun juga harus siap menghadapi konsekuensi dari persaingan kekuatan yang semakin tajam. Refleksi kritis menunjukkan bahwa pilihan strategis Indonesia bukanlah antara bergabung atau menentang AUKUS, melainkan bagaimana memanfaatkan momen ini untuk memperkuat kemandirian pertahanan, memperdalam kerja sama multilateral, dan memastikan bahwa arsitektur keamanan Indo-Pasifik tetap inklusif dan stabil.
