Perlombaan global dalam pengembangan kecerdasan buatan untuk keperluan militer telah memasuki babak baru yang mengubah lanskap keamanan internasional. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Israel secara agresif mengembangkan sistem senjata otonom berbasis AI yang mampu mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia. Pada Februari 2026, Pentagon mengumumkan pengiriman drone tempur AI generasi baru ke pangkalan militer di Guam dan Filipina—langkah yang tidak hanya memperkuat postur pertahanan AS di Indo-Pasifik, tetapi juga menekan keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan yang sudah rapuh. Keputusan ini menempatkan negara-negara tetangga Indonesia, seperti Filipina, dalam posisi yang lebih terintegrasi dengan jaringan pertahanan AS, sekaligus memperlihatkan betapa cepatnya teknologi AI menjadi instrumen strategis dalam diplomasi militer.
Indonesia di Tengah Perlombaan AI Militer: Antara Ketergantungan dan Kemandirian
Indonesia, sebagai negara dengan posisi geostrategis yang vital di jalur perdagangan dan alur laut, mulai menjajaki pengadaan drone tempur dari Turki dan Korea Selatan. Namun, langkah ini masih dihadapkan pada kendala serius, terutama dalam hal regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Tanpa kemampuan riset dan produksi sendiri dalam teknologi AI militer, Indonesia rentan bergantung pada pihak asing—sebuah dilema yang kerap dihadapi negara berkembang dalam era persaingan teknologi tinggi. Di forum multilateral, seperti Konferensi Review Senjata Konvensional PBB, Indonesia konsisten mendorong norma-norma etis dalam penggunaan AI untuk militer. Meskipun inisiatif ini penting untuk menciptakan tata kelola global, tanpa kapasitas internal yang memadai, posisi Indonesia dalam negosiasi tersebut bisa menjadi lemah karena minimnya daya tawar berbasis penguasaan teknologi.
Strategi Jangka Pendek dan Panjang: Pengawasan Maritim hingga Doktrin Perang Baru
Para ahli merekomendasikan agar Indonesia membangun ekosistem start-up pertahanan lokal dan memperkuat kerja sama riset dengan universitas sebagai langkah fundamental menuju kemandirian. Dalam jangka pendek, fokus pada integrasi AI untuk intelijen dan pengawasan maritim menjadi prioritas yang realistis, mengingat luasnya wilayah laut Indonesia dan kerentanan terhadap ancaman seperti pelanggaran batas zona ekonomi eksklusif dan pembajakan. Namun, jangka panjang, pengembangan doktrin perang baru yang mengakomodasi AI menjadi keharusan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak tertinggal dalam medan pertempuran masa depan. Doktrin semacam itu tidak hanya mencakup aspek taktis, tetapi juga pemikiran strategis tentang bagaimana AI dapat mengubah cara berperang, termasuk dalam pengambilan keputusan di tingkat komando.
Implikasi dari perlombaan AI militer ini sangat luas bagi stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Ketika negara-negara seperti AS dan Tiongkok semakin mengandalkan sistem otonom, risiko eskalasi yang tidak terduga meningkat, terutama jika ambang batas penggunaan kekuatan menjadi kabur. Indonesia, yang menganut prinsip bebas aktif, harus mampu menyeimbangkan hubungan dengan kedua kuasa besar sekaligus membangun kapasitas pertahanan yang mandiri. Tanpa langkah konkret, ketertinggalan dalam teknologi AI militer tidak hanya akan mengancam kedaulatan, tetapi juga posisi Indonesia sebagai pemimpin regional yang kredibel. Oleh karena itu, transformasi dari konsumen menjadi produsen teknologi pertahanan, sekaligus penetapan kerangka etis yang kuat, merupakan agenda strategis yang harus segera diwujudkan demi menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompetitif.
