Sains

Perlombaan AI Pertahanan dan Senjata Otonom: Dilema Regulasi Serta Posisi Indonesia

26 Oktober 2026 Global 21 views

Perlombaan AI militer dan senjata otonom semakin intensif setelah kegagalan PBB mencapai konsensus pada 2026, sementara negara maju seperti AS, Rusia, dan Tiongkok terus menguasai pengembangan teknologi pertahanan. Indonesia berupaya mengejar ketertinggalan melalui peta jalan AI difokuskan pada intelijen dan patroli maritim, namun menghadapi risiko siber dan dilema etika. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia dapat mendorong regulasi regional di ASEAN serta mengadvokasi norma baru global untuk mencegah perlombaan senjata otonom yang tidak terkendali.

Perlombaan AI Pertahanan dan Senjata Otonom: Dilema Regulasi Serta Posisi Indonesia

Perang modern telah mengalami transformasi fundamental seiring integrasi sistem persenjataan otonom berbasis kecerdasan buatan (AI militer) dalam konflik nyata. Penggunaan senjata otonom di medan perang Rusia-Ukraina dan Timur Tengah tidak hanya mengubah taktik operasional, tetapi juga menimbulkan dilema regulasi yang belum terselesaikan di tingkat global. Pada Februari 2026, Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali gagal mencapai konsensus mengenai larangan Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS), dengan Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok secara konsisten menolak instrumen yang mengikat. Kegagalan ini mempertegas semakin lebarnya kesenjangan teknologi pertahanan antara negara maju dan negara berkembang, sekaligus mempercepat perlombaan senjata otonom di kawasan Indo-Pasifik.

Dinamika Global dan Kesenjangan Teknologi

Di tengah stagnasi negosiasi multilateral, sejumlah negara kawasan seperti Jepang dan Korea Selatan justru mempercepat pengembangan AI militer untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan mereka. Dinamika ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan (balance of power) yang baru, di mana negara-negara dengan kapasitas riset dan industri pertahanan maju memperoleh keunggulan strategis signifikan. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok tidak hanya menjadi penolak utama regulasi yang mengikat, tetapi juga aktor yang paling agresif dalam mengintegrasikan sistem otonom ke dalam doktrin militer mereka. Implikasinya, stabilitas kawasan Asia Timur dan Indo-Pasifik terancam oleh eskalasi kompetisi teknologi yang tidak terkendali, sementara negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tekanan untuk mengejar ketertinggalan tanpa mengorbankan prinsip etika dan keamanan siber.

Posisi Indonesia: Antara Kebutuhan Strategis dan Risiko Etis

Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah meluncurkan peta jalan AI militer yang berfokus pada tiga bidang prioritas: intelijen, patroli maritim, dan logistik. Pemanfaatan teknologi pertahanan ini di kawasan Natuna dan wilayah perbatasan dinilai mampu meningkatkan kemampuan deteksi dan pengawasan secara signifikan. Namun, adopsi senjata otonom dan sistem berbasis AI juga membuka kerentanan baru, terutama terhadap serangan siber dan risiko bias algoritma yang dapat menghasilkan keputusan fatal secara tidak proporsional. Dalam konteks ini, Indonesia berada pada posisi yang rumit: di satu sisi membutuhkan modernisasi alat utama sistem senjata untuk menjaga kedaulatan, di sisi lain harus memastikan bahwa pengembangan AI militer tidak melanggar hukum humaniter internasional dan prinsip tanggung jawab manusia (meaningful human control).

Dalam jangka pendek, Indonesia dapat memanfaatkan forum ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) untuk membangun standar etika AI militer bersama negara-negara anggota ASEAN. Langkah ini krusial untuk menciptakan kerangka regulasi regional yang dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan mencegah penyalahgunaan sistem otonom. Dalam jangka panjang, ketika perlombaan senjata otonom tanpa aturan yang jelas berpotensi memicu ketidakstabilan global, Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) memiliki peluang untuk mengadvokasi norma-norma baru di forum-forum regional dan global. Advokasi tersebut harus didasarkan pada kepentingan nasional yang seimbang antara kebutuhan pertahanan dan komitmen terhadap tata kelola teknologi yang bertanggung jawab. Refleksi kritis atas dilema ini menunjukkan bahwa tanpa tindakan kolektif yang segera, teknologi otonom dapat menjadi ancaman eksistensial yang tidak hanya memengaruhi keseimbangan kekuatan, tetapi juga esensi kendali manusia atas konflik bersenjata.

Entitas yang disebut

Organisasi: PBB, Kementerian Pertahanan, BRIN, ASEAN, ASEAN Defence Ministers’ Meeting

Lokasi: Rusia, Ukraina, Timur Tengah, Indonesia, AS, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Natuna