Kesepakatan di COP 38 di Nairobi pada Agustus 2026 menandai babak baru dalam arsitektur rezim perubahan iklim global. Target pengurangan emisi yang dinaikkan menjadi 60 persen pada 2040—yang kemudian dikenal sebagai Paris 2.0—bukan sekadar kelanjutan teknis dari Perjanjian Paris 2015, melainkan refleksi dari pergeseran keseimbangan kekuatan dalam diplomasi iklim global. Bagi Indonesia, komitmen ini membawa implikasi strategis yang jauh melampaui persoalan lingkungan: ia menyentuh dimensi ekonomi politik, keamanan maritim, serta posisi tawar negara kepulauan di tengah rivalitas kekuatan besar.
Paris 2.0 dan Dinamika Aktor Global
Paris 2.0 muncul di tengah meningkatnya tekanan negara-negara maju terhadap ekonomi berkembang untuk mempercepat dekarbonisasi. Namun, di balik konsensus tersebut, terdapat tarik-menarik kepentingan yang tajam. Uni Eropa dan Amerika Serikat mendorong tenggat yang lebih ketat untuk ekspor batu bara, sementara Tiongkok dan India—dua konsumen energi fosil terbesar di Asia—cenderung menekankan prinsip common but differentiated responsibilities. Indonesia berada di persimpangan: memiliki hutan tropis terluas yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, namun juga menggantungkan pendapatan negara dan perekonomian daerah dari komoditas batu bara. Tekanan untuk menghentikan ekspor batu bara lebih awal karena itu bukan semata persoalan teknis, melainkan instrumen politik dalam negosiasi internasional yang dapat mengubah struktur ekonomi nasional secara fundamental.
Posisi Strategis Indonesia: Antara Kredit Karbon dan Kerugian Fosil
Dalam skenario yang terpetakan, Indonesia memperoleh keuntungan signifikan dari skema kredit karbon berbasis hutan tropis dan ekosistem mangrove. Namun kerugian dari hilangnya pendapatan energi fosil berpotensi menciptakan defisit fiskal yang serius, terutama di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pertahanan. Di sinilah letak kompleksitas strategis: Indonesia harus menjalankan diplomasi ganda—menarik investasi hijau dari negara maju, tetapi menolak tekanan yang dianggap mengancam kedaulatan energi. Dalam jangka pendek, Indonesia secara konsisten mendorong mekanisme loss and damage untuk negara kepulauan, yang merupakan langkah penting mengingat kenaikan permukaan laut dapat menggerus wilayah teritorial dan menimbulkan kerentanan keamanan manusia. Langkah ini sekaligus menjadi instrumen diplomasi untuk menekan negara maju agar memenuhi komitmen pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun, yang hingga kini masih jauh dari realisasi.
Diversifikasi Energi dan Stabilitas Kawasan
Dalam jangka panjang, percepatan diversifikasi menuju energi geotermal dan surya menjadi keniscayaan. Indonesia memiliki potensi geotermal terbesar di dunia, sekitar 40 persen dari cadangan global, serta paparan sinar matahari yang melimpah di sepanjang khatulistiwa. Namun transisi energi ini tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan teknologi dan transfer kapasitas dari negara maju. Di level kawasan, ketergantungan berkelanjutan pada energi fosil dapat menjadikan Indonesia sebagai arena tarikan pengaruh antara kekuatan maritim besar seperti Tiongkok dan negara-negara Barat yang berkepentingan pada rantai pasok mineral kritis. Stabilitas kawasan Asia Tenggara, yang selama ini ditopang oleh keterbukaan ekonomi dan kerja sama multilateral, dapat terganggu bila transisi energi menciptakan kesenjangan teknologi dan finansial antara negara maju dan berkembang.
Implikasi geopolitik yang lebih luas adalah potensi ketegangan diplomatik dengan negara maju seputar pendanaan iklim. Indonesia tidak sendiri; bersama negara-negara kepulauan lain di Pasifik dan ASEAN, Jakarta dapat membangun koalisi untuk memperkuat posisi tawar. Namun hal ini membutuhkan konsistensi kebijakan dalam negeri, termasuk penegakan hukum lingkungan, reformasi subsidi energi, dan penguatan diplomasi ekonomi.
Refleksi akhir dari Paris 2.0 bagi Indonesia adalah bahwa perubahan iklim tidak lagi semata isu lingkungan, melainkan medan pertarungan kepentingan nasional. Keberhasilan Indonesia menavigasi tekanan global sambil menjaga pertumbuhan ekonomi akan menentukan tidak hanya ketahanan energinya, tetapi juga peran strategisnya sebagai poros maritim di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, transisi energi bukan sekadar target teknis, melainkan instrumen politik luar negeri yang menentukan arah keseimbangan kekuatan di kawasan.
