Empat tahun implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah mentransformasi lanskap ekonomi kawasan Asia Timur, tidak lagi sekadar sebagai perjanjian perdagangan bebas, melainkan sebagai arena persaingan geopolitik yang semakin nyata. Tiongkok, dengan kapasitas ekonominya yang dominan, memanfaatkan RCEP secara sistematis untuk memperdalam integrasi rantai pasoknya dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Dalam tiga kuartal terakhir, Beijing secara agresif meningkatkan ekspor barang modal dan teknologi hijau ke kawasan, sebuah langkah strategis yang secara langsung menembus dominasi Jepang yang selama ini menjadi mitra utama Indonesia di sektor industri manufaktur. Momentum ini menunjukkan bahwa RCEP bukanlah zona netral, melainkan panggung di mana dua kekuatan besar, Tiongkok dan Jepang, bertarung untuk memperebutkan pengaruh melalui instrumen ekonomi.
Dinamika Kompetisi Struktural di Kawasan
Pergeseran peran ekonomi di kawasan ini tidak terlepas dari strategi jangka panjang kedua aktor. Tiongkok menggunakan RCEP sebagai batu loncatan untuk mewujudkan visinya sebagai pusat inovasi dan produksi global, terutama dalam teknologi hijau dan barang modal. Di sisi lain, Jepang berupaya menghadirkan jalur alternatif melalui kerja sama Indo-Pasifik yang diprakarsainya, dengan tujuan mempertahankan pengaruhnya di sektor-sektor strategis seperti otomotif dan elektronik, yang sayangnya mulai menunjukkan tanda-tanda stagnasi di Indonesia. Namun, kemampuan Tiongkok untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif dan akses pasar yang lebih luas telah menggeser keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan, menempatkan Jepang dalam posisi defensif.
Konsekuensinya, Indonesia kini menghadapi tekanan struktural yang semakin kompleks. Defisit neraca perdagangan manufaktur dengan Tiongkok terus meningkat, sementara investasi Jepang yang seharusnya menjadi motor penggerak hilirisasi justru mengalami perlambatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa Indonesia berpotensi terperangkap dalam posisi 'kedua' — menjadi pasar bagi barang jadi dari kedua raksasa ekonomi tanpa memperoleh manfaat penuh dari transfer teknologi atau peningkatan nilai tambah. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya menjadi objek, melainkan juga aktor yang harus merancang kebijakan yang cermat untuk menghindari ketergantungan yang merugikan.
Implikasi Strategis bagi Daya Saing Industri Indonesia
Menghadapi dinamika ini, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan geopolitik yang pragmatis namun visioner. Dalam jangka pendek, diperlukan kebijakan industri yang lebih selektif, dengan mendorong investasi asing langsung dari Tiongkok maupun Jepang yang benar-benar berdampak pada lapangan kerja dan pengembangan teknologi lokal. Hal ini berarti Indonesia harus secara tegas memilih sektor-sektor prioritas yang mampu meningkatkan daya saing, bukan sekadar menerima investasi murah yang tidak berkelanjutan. Namun, tantangan ini juga memerlukan penguatan ekosistem inovasi di dalam negeri, termasuk pendidikan vokasi, riset, dan pengembangan industri berbasis teknologi.
Dalam jangka panjang, Indonesia harus membangun kembali hubungan ekonomi yang seimbang dengan kedua kekuatan tersebut. RCEP tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pintu impor murah, melainkan sebagai instrumen lompatan teknologi. Indonesia perlu memanfaatkan platform ini untuk melakukan negosiasi ulang terkait transfer teknologi dan partisipasi dalam rantai pasok global yang lebih tinggi. Kegagalan dalam hal ini tidak hanya akan menurunkan daya saing industri nasional, tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai bagian dari pusaran persaingan yang hanya menguntungkan para pemain utama. Konstelasi geopolitik ini memerlukan kewaspadaan dan strategi adaptif yang memadukan dimensi ekonomi dan pertahanan untuk menjaga stabilitas kawasan dan kedaulatan industri Indonesia.
