Perang Siber Antarnegara dan Kerentanan Infrastruktur Digital Indonesia

Pada Maret 2026, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan lonjakan 200% serangan siber terhadap data center pemerintah dan PLN, sebagian besar berasal dari aktor yang diduga berafiliasi dengan negara tertentu. Tidak ada attribution resmi, namun pola enkripsi dan modus operandi menyerupai serangan yang pernah dilancarkan grup yang disponsori Tiongkok dan Rusia di Eropa. Ketergantungan Indonesia pada perangkat keras dan lunak asing—terutama dari merek Huawei, Cisco, dan Microsoft—membuatnya rentan terhadap backdoor dan eksploitasi zero-day. Secara strategis, perang siber menjadi medan pertempuran baru di Indo-Pasifik, di mana Indonesia sebagai negara dengan penetrasi digital tinggi (GoTo, e-commerce, perbankan) adalah target utama. Pemerintah merespons dengan mempercepat pembentukan Komando Siber TNI dan mengeluarkan Perpres tentang manajemen rantai pasok teknologi. Analis pertahanan siber menekankan bahwa Indonesia perlu mengadopsi doktrin 'deterrence by denial' dengan membangun keamanan berlapis dan memperkuat kerja sama dengan BSSN serta mitra seperti Singapura dan Australia. Implikasi jangka pendek adalah peningkatan belanja keamanan siber; jangka panjang adalah kemungkinan lahirnya aturan internasional baru tentang ruang siber.