Pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Kamboja, Maret 2026, dinamika persaingan antara Amerika Serikat dan China kembali menjadi pusat perhatian. Indonesia, sebagai negara terbesar di kawasan, berada di persimpangan strategis ketika didesak untuk menentukan sikap yang lebih jelas terhadap sengketa Laut China Selatan dan isu Taiwan. Tekanan ini tidak hanya menguji kapasitas diplomasi Indonesia, tetapi juga mempertanyakan keberlanjutan prinsip ASEAN Centrality dan non-intervensi yang selama ini menjadi fondasi kebijakan luar negeri Jakarta. Di satu sisi, Amerika Serikat mendorong ASEAN untuk mengambil posisi lebih keras terhadap ekspansi Beijing, sementara China menawarkan paket investasi infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative (BRI) tahap baru sebagai imbalan atas kerja sama yang lebih erat.
Dinamika Rivalitas AS-China dan Dampaknya terhadap ASEAN
Ketegangan antara AS dan China semakin nyata dengan perluasan pangkalan militer AS di Filipina sejak 2025 dan pembangunan pangkalan militer China di Pulau Hainan. Langkah-langkah ini mempertegas bahwa kawasan Indo-Pasifik telah menjadi arena utama rivalitas strategis kedua negara adidaya. Dalam konteks ini, ASEAN berada dalam posisi yang sulit: harus menjaga kohesi internal sambil merespons tekanan eksternal. Indonesia, dengan bobot geopolitik dan demografisnya, memainkan peran sebagai jembatan dan penyeimbang (balancing act). Namun, efektivitas peran ini sangat bergantung pada kemampuan Jakarta untuk mempertahankan netralitas yang kredibel di tengah kontestasi yang semakin memanas.
Pendekatan yang diadopsi Indonesia dalam menghadapi rivalitas AS-China adalah kebijakan hedging—sebuah strategi yang menggabungkan pemeliharaan hubungan baik dengan kedua kekuatan besar sambil secara simultan memperkuat kemandirian pertahanan nasional. Langkah ini tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga ofensif secara diplomatis, seperti yang terlihat dalam inisiatif Indonesia untuk mengkonkretkan kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). AOIP diharapkan menjadi platform bagi ASEAN untuk menegaskan peran sentralnya dalam tata kelola kawasan, sekaligus menawarkan jalur alternatif di luar blok-blok kekuatan yang ketat. Namun, efektivitas AOIP masih dipertanyakan karena minimnya dukungan implementasi dari negara-negara anggota ASEAN sendiri.
Implikasi Strategis bagi Posisi Indonesia
Dalam jangka pendek, ASEAN menjadi ajang kontestasi yang menguras energi diplomasi Indonesia. Setiap langkah yang diambil Jakarta akan diawasi ketat oleh Washington dan Beijing, sehingga ruang gerak diplomasi menjadi semakin sempit. Jika Indonesia tidak mampu menjaga keseimbangan, risiko terbesarnya adalah hilangnya kredibilitas sebagai regional leader yang netral. Dalam jangka panjang, kegagalan mempertahankan netralitas dapat mengakibatkan ASEAN terpecah belah, di mana masing-masing negara anggota lebih condong ke salah satu kekuatan besar. Hal ini akan mengancam stabilitas kawasan dan melemahkan posisi tawar ASEAN secara keseluruhan.
Lebih jauh, Indonesia perlu merefleksikan kapasitasnya sebagai pemimpin regional. Tidak cukup hanya bermain sebagai penyeimbang; Jakarta harus mampu mendorong penyelesaian damai terhadap perselisihan, seperti yang terjadi di Laut China Selatan, melalui penguatan mekanisme keamanan bersama ASEAN. Ini membutuhkan komitmen politik yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai, baik dalam hal diplomasi, pertahanan, maupun ekonomi. Dalam konteks ini, kemitraan strategis dengan berbagai pihak harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengorbankan prinsip non-intervensi yang menjadi identitas ASEAN. Pada akhirnya, pilihan Indonesia antara netralitas dan strategis tidaklah biner, melainkan sebuah spektrum yang memerlukan kalkulasi cermat terhadap dinamika kekuatan global dan regional.
