Lima tahun pasca kudeta militer Myanmar pada Februari 2021, kegagalan ASEAN dalam menerapkan Konsensus Lima Poin yang disepakati pada 2021 semakin mempertegas kelemahan struktural dalam tata kelola regional. Prinsip non-intervensi yang selama ini menjadi fondasi ASEAN justru menjadi batu sandungan bagi tindakan kolektif yang tegas. Junta militer Myanmar tidak hanya menolak mediasi, tetapi juga memperluas serangan terhadap oposisi, memperparah krisis kemanusiaan dan mengikis kredibilitas ASEAN di mata komunitas internasional. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompetitif, di mana aliansi keamanan seperti AUKUS dan Quad membangun arsitektur Indo-Pasifik yang lebih agresif, kebuntuan ini mempertanyakan relevansi ASEAN sebagai pusat tata kelola regional.
Kegagalan Konsensus dan Krisis Kredibilitas ASEAN
Konsensus Lima Poin yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada April 2021 sejatinya merupakan upaya kompromi antara prinsip non-intervensi dan kebutuhan akan respons kolektif. Namun, implementasinya kandas karena junta militer Myanmar enggan berkompromi, sementara ASEAN tidak memiliki mekanisme sanksi yang berarti. Kelemahan ini bukan sekadar kegagalan diplomatik, melainkan mencerminkan krisis legitimasi dalam sistem pengambilan keputusan ASEAN yang berbasis konsensus. Dalam perspektif geopolitik, krisis politik Myanmar telah menjadi lubang hitam yang menyedot energi diplomasi ASEAN, sementara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang memanfaatkan celah ini untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan. Jika ASEAN gagal mereformasi dirinya, bukan tidak mungkin mekanisme keamanan di luar kerangka ASEAN—seperti aliansi bilateral dengan negara besar—akan menggantikan peran sentral organisasi ini dalam menjaga stabilitas regional.
Implikasi bagi Indonesia dan Tata Kelola Kawasan
Bagi Indonesia, sebagai negara yang memegang peran mediasi pada 2023 dan memiliki posisi strategis sebagai poros maritim global, krisis Myanmar menimbulkan dilema serius. Di satu sisi, Indonesia harus menjaga kepemimpinan regionalnya dengan mendorong dialog inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan—junta militer, oposisi sipil, dan kelompok etnis bersenjata. Di sisi lain, kegagalan ASEAN dalam menyelesaikan krisis ini meningkatkan risiko keamanan langsung, seperti ancaman di perbatasan darat Kalimantan dan potensi arus pengungsi. Dalam jangka menengah, fragmentasi kekuatan di kawasan Asia Tenggara dapat mendorong negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk lebih condong pada aliansi bilateral atau multilateral di luar ASEAN demi memenuhi kebutuhan keamanan mereka. Hal ini akan mengubah tata kelola regional yang selama ini bertumpu pada ASEAN, sekaligus melemahkan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional yang diakui. Refleksi atas krisis politik Myanmar menunjukkan bahwa ASEAN berada di persimpangan jalan: antara mempertahankan prinsip non-intervensi yang rigid atau beradaptasi dengan realitas geopolitik global yang menuntut respons yang lebih tegas dan efektif.
