Hingga awal tahun 2026, krisis politik Myanmar terus menjadi batu ujian paling berat bagi soliditas dan kredibilitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Kegagalan implementasi 5-Point Consensus (5PC) yang dimediasi Indonesia pada masa keketuaannya di tahun 2023, serta kebuntuhan pertemuan khusus di Laos pada Januari 2026, menegaskan kompleksitas konflik yang tak kunjung terurai. Penolakan junta militer Myanmar untuk berdialog dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) tidak hanya menghambat jalur resolusi damai, tetapi juga menempatkan prinsip sentralitas ASEAN pada posisi yang semakin genting di tengah tekanan internasional yang terpolarisasi dan perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan global di kawasan.
Polarisasi Tekanan Internasional dan Dilema ASEAN
Dinamika geopolitik seputar krisis Myanmar mencerminkan perpecahan struktural di tingkat global. Di satu sisi, Amerika Serikat dan Uni Eropa secara konsisten meningkatkan tekanan melalui sanksi terhadap junta, menargetkan individu dan entitas yang mendanai rezim militer. Di sisi lain, langkah-langkah tersebut kerap digagalkan di Dewan Keamanan PBB oleh hak veto yang digunakan China dan Rusia, yang cenderung memilih pendekatan non-intervensi dan terus mempertahankan hubungan ekonomi serta diplomatik dengan Naypyidaw. Sikap kedua negara besar ini secara efektif melindungi junta dari tekanan internasional yang lebih keras, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka di kawasan. Bagi ASEAN, situasi ini menciptakan dilema strategis yang akut: mengikuti tekanan negara-negara Barat berarti mendorong konfrontasi langsung dengan China dan Rusia, sementara mengadopsi pendekatan yang lebih lunak justru menggerogoti kredibilitas dan relevansi organisasi itu sendiri.
Fragmentasi Internal dan Menguatnya Pengaruh China
Polarisasi di tingkat global ini berimbas langsung pada fragmentasi internal di antara negara-negara anggota ASEAN. Sebagian besar anggota, termasuk Indonesia, masih berpegang pada prinsip non-intervensi dan konsensus sebagai fondasi utama. Namun, beberapa negara anggota lainnya mulai menunjukkan kelelahan diplomatik dan pragmatisme yang lebih condong ke arah Beijing. Pengaruh China di Myanmar pun meningkat secara signifikan, tidak hanya melalui proyek-proyek strategis seperti koridor ekonomi China-Myanmar, tetapi juga melalui pengiriman bantuan militer dan peralatan keamanan kepada junta. Pergeseran ini mengubah keseimbangan kekuatan (balance of power) intra-kawasan dan secara perlahan mengikis daya tawar kolektif ASEAN, memaksa negara-negara seperti Indonesia untuk menghadapi kenyataan bahwa posisi sentralitas ASEAN sedang dipertaruhkan oleh dinamika eksternal yang berada di luar kendalinya.
Bagi Indonesia, sentralitas ASEAN bukanlah sekadar slogan diplomatik, melainkan pilar utama dari kebijakan luar negeri bebas aktif. Kegagalan ASEAN yang berulang dalam menyelesaikan krisis Myanmar secara langsung menggerus reputasi organisasi sebagai forum yang efektif dalam menjaga stabilitas regional dan menyelesaikan konflik internal antar anggotanya. Dalam jangka pendek hingga menengah, implikasi paling nyata adalah menurunnya kepercayaan mitra eksternal terhadap efektivitas ASEAN, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya tawar kolektif negara-negara anggota dalam forum-forum multilateral yang lebih luas. Krisis ini memaksa Indonesia untuk merumuskan ulang strategi diplomasinya, menyeimbangkan antara komitmen terhadap prinsip-prinsip ASEAN, tekanan dari mitra Barat, dan keniscayaan berhadapan dengan kepentingan China di kawasan. Ke depannya, ketidakmampuan ASEAN untuk menghasilkan solusi yang konkret dan inklusif tidak hanya akan menguji batas toleransi prinsip non-intervensi, tetapi juga berpotensi memicu erosi lebih lanjut terhadap sentralitas ASEAN, sebuah konsekuensi yang akan terasa langsung pada posisi strategis Indonesia di panggung global.
