Peningkatan Belanja Militer Tiongkok dan Dampaknya terhadap Keseimbangan Kekuatan di Indo-Pasifik

Pada Maret 2026, Pemerintah Tiongkok mengumumkan kenaikan anggaran pertahanan sebesar 8,5% menjadi sekitar USD 280 miliar, menandai tahun ke-15 kenaikan dua digit. Fokus belanja kali ini adalah pada pengembangan kapal induk generasi baru, sistem rudal hipersonik, dan kemampuan cyber warfare. Langkah ini disambut dengan kekhawatiran oleh negara-negara Indo-Pasifik, terutama Jepang, Australia, dan Filipina. Bagi Indonesia, modernisasi militer Tiongkok memiliki implikasi langsung di Laut China Selatan dan kemungkinan tekanan terhadap ZEE Indonesia. Respons dari Amerika Serikat berupa peningkatan postur militer di Guam dan latihan bersama dengan sekutu semakin mempersempit ruang gerak Indonesia untuk bersikap non-blok. Data dari SIPRI memperkirakan bahwa belanja pertahanan di kawasan ASEAN naik rata-rata 6% pada tahun 2026 sebagai reaksi defensif. Dalam jangka pendek, Indonesia perlu menyeimbangkan peningkatan kemampuan deteksi bawah air dan sistem pertahanan rudal dengan diplomasi yang menawarkan kerjasama non-militer. Jangka panjang, arsitektur keamanan Indo-Pasifik berpotensi mengalami bipolarisasi antara kubu Tiongkok dan AS- sekutu. Indonesia harus memastikan ASEAN tidak terseret dalam perang proksi dan tetap menjadi platform dialog inklusif. Kemandirian pertahanan menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan tanpa campur tangan kekuatan asing.