Revolusi kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lanskap pertahanan global secara fundamental. Drone otonom, sebagai ujung tombak transformasi operasi militer, kini menjadi instrumen vital dalam strategi keamanan negara-negara adidaya dan kekuatan menengah. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan Israel telah mengerahkan sistem AI pertahanan ini dalam berbagai misi tempur, mulai dari pengintaian hingga serangan presisi, yang memungkinkan kecepatan respons tinggi, pengurangan risiko personel, dan efisiensi logistik yang signifikan. Di kawasan Asia-Pasifik, perlombaan teknologi militer berbasis AI semakin intensif, memicu dinamika baru dalam keseimbangan kekuatan regional. China, misalnya, telah mengintegrasikan drone otonom ke dalam doktrin peperangan modernnya, sementara Korea Selatan dan Jepang juga gencar mengembangkan platform serupa. Bagi Indonesia, posisi sebagai negara kepulauan dengan wilayah maritim yang luas dan rawan konflik menuntut adaptasi cepat terhadap perkembangan ini agar tidak tertinggal dalam persaingan strategis yang semakin ketat.
Proyek Elang Hitam: Antara Ambisi dan Realitas Infrastruktur
Indonesia, melalui PT Dirgantara Indonesia dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), telah memulai proyek pengembangan drone tempur nasional bernama 'Elang Hitam' yang dijadwalkan menjalani uji coba pada 2027. Inisiatif ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya penguasaan AI pertahanan sebagai fondasi kedaulatan teknologi di era modern. Namun, ambisi tersebut dihadapkan pada tantangan struktural yang tidak ringan. Keterbatasan riset AI di dalam negeri dan infrastruktur siber yang belum memadai menjadi hambatan utama dalam mempercepat pengembangan drone otonom. Dari perspektif geopolitik, kegagalan untuk mengatasi kesenjangan ini dapat memperdalam ketergantungan Indonesia pada impor teknologi militer asing, yang secara langsung melemahkan posisi tawar strategis negara di tengah dinamika kawasan. Kolonel (Purn) Susilo dari LEMHANNAS menekankan bahwa Indonesia perlu mengadopsi doktrin peperangan asimetris agar efektif memanfaatkan teknologi militer yang ada. Doktrin ini relevan mengingat anggaran pertahanan yang terbatas dan kebutuhan untuk mengimbangi kekuatan besar di kawasan, seperti China dan Australia, yang telah lebih dulu menguasai AI pertahanan.
Mencari Keseimbangan: Aliansi Teknologi Versus Kemandirian Strategis
Dalam jangka pendek, strategi yang paling realistis bagi Indonesia adalah menjalin aliansi teknologi dengan Korea Selatan dan Turki. Kedua negara ini telah menunjukkan kemajuan pesat dalam pengembangan drone otonom dan memiliki kesediaan untuk transfer pengetahuan. Kemitraan semacam itu tidak hanya mempercepat proses akuisisi AI pertahanan, tetapi juga membuka peluang bagi industri nasional untuk menyerap teknologi militer dan mengembangkan kapasitas manufaktur lokal. Namun, aliansi harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketergantungan baru yang justru melemahkan kedaulatan Indonesia dalam jangka panjang. Secara geopolitik, setiap kemitraan teknologi membawa implikasi terhadap aliansi tradisional dan tata kelola kawasan, terutama di tengah rivalitas AS-China yang semakin memanas. Oleh karena itu, investasi pada riset dasar AI dan penguatan sumber daya manusia di bidang siber menjadi prasyarat mutlak untuk menginternalisasi teknologi tersebut. Tanpa terobosan signifikan dalam riset dan kolaborasi lintas sektor, ketergantungan pada impor teknologi militer asing akan terus membebani kemandirian strategis Indonesia, sekaligus membatasi kemampuannya untuk merespons dinamika kawasan yang berubah cepat. Pada akhirnya, penguasaan teknologi militer berbasis AI bukan hanya soal modernisasi alat utama sistem senjata, melainkan juga soal posisi Indonesia dalam tatanan keamanan regional pasca-revolusi AI.
