Dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik terus mengalami pergeseran signifikan seiring dengan menguatnya poros maritim antara India dan Jepang. Pada Oktober 2026, kedua negara untuk pertama kalinya menggelar latihan militer gabungan terbesar di Samudra Hindia, yang melibatkan kapal induk dan kapal selam secara simultan. Eskalasi aktivitas Angkatan Laut China di Laut China Selatan dan perairan timur India menjadi katalis utama di balik peningkatan intensitas kerja sama pertahanan bilateral ini. Fenomena ini bukan sekadar manuver militer, melainkan cerminan dari pergeseran keseimbangan kekuatan (balance of power) di Indo-Pasifik, yang secara langsung mempengaruhi posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Hubungan Militer India-Jepang: Poros Baru dalam Kontestasi Indo-Pasifik
Hubungan militer India-Jepang yang semakin erat menunjukkan kedalaman komitmen kedua negara dalam merespons ekspansi pengaruh China. Sebagai dua demokrasi besar di Asia, India dan Jepang memiliki kepentingan bersama dalam menjaga kebebasan navigasi dan stabilitas maritim, khususnya di jalur perdagangan strategis seperti Laut China Selatan dan Selat Malaka. Bagi Jepang, India adalah mitra alami untuk proyeksi kekuatan di kawasan selatan, sementara bagi India, Jepang menawarkan aliansi teknologi dan logistik yang didukung oleh Amerika Serikat melalui kerangka Quad. Pertemuan kekuatan seperti ini menandakan lahirnya tatanan keamanan yang lebih terfragmentasi, di mana aktor-aktor regional berlomba membangun kapasitas untuk menandingi dominasi Beijing. Dengan demikian, hubungan militer India-Jepang berpotensi menjadi pilar utama dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik yang lebih setara, meskipun tetap menyisakan risiko eskalasi ketegangan dengan China.
Peluang dan Risiko Kerja Sama Pertahanan Indonesia
Bagi Indonesia, yang berada di posisi geografis sentral di pertemuan Samudra Hindia dan Pasifik, perkembangan ini menghadirkan peluang sekaligus dilema strategis. Indonesia telah menjalin perjanjian latihan bersama dengan Jepang pada 2025, dan saat ini tengah mendorong perjanjian serupa dengan India untuk patroli keamanan maritim di Selat Malaka. Langkah ini bertujuan memperkuat arsitektur keamanan Indo-Pasifik yang inklusif tanpa harus memihak secara formal. Dalam jangka pendek, kerja sama pertahanan Indonesia dengan Jepang dan India menawarkan akses terhadap teknologi militer modern, alih pengetahuan, serta peningkatan kapasitas pengamanan jalur pelayaran vital di sekitar Selat Malaka dan Laut Natuna. Namun, dalam jangka panjang, Indonesia berisiko terjebak dalam blokade militer jika tidak cermat mengelola hubungan strategis dengan China yang merupakan mitra dagang utama. Ketegangan yang meningkat antara Beijing dan New Delhi dapat menempatkan Indonesia pada posisi yang rumit, di mana setiap langkah kerja sama dengan salah satu pihak berpotensi diinterpretasikan sebagai keberpihakan oleh pihak lainnya.
Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih nuanced dan berlandaskan pada prinsip strategic autonomy untuk menjaga fleksibilitas diplomatiknya. Dalam konteks ini, memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya serta memanfaatkan forum regional seperti ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) menjadi langkah krusial untuk menciptakan keseimbangan tanpa memicu eskalasi. Pada akhirnya, Indo-Pasifik akan terus menjadi arena persaingan antara kekuatan-kekuatan besar, dan posisi Indonesia sebagai poros maritim global menuntut kalkulasi geopolitik yang cermat agar tidak menjadi korban dari kontestasi tersebut. Keputusan strategis yang diambil hari ini akan menentukan apakah Indonesia mampu menjadi penyeimbang atau justru terseret dalam pusaran ketegangan regional.