Negosiasi Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan antara ASEAN dan China telah memasuki fase kritis dengan target penyelesaian pada 2026. Namun, di balik tenggat waktu yang ambisius tersebut, terdapat perbedaan mendasar yang belum terjembatani, menyangkut apakah dokumen ini bersifat mengikat secara hukum, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cakupan geografis wilayah yang disengketakan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam aktivitas maritim di kawasan. Konteks global yang melatari negosiasi ini adalah persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China, yang menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu jalur pelayaran paling termiliterisasi di dunia. Lebih dari sepertiga perdagangan global melintasi perairan ini, menjadikannya titik rawan yang mempertaruhkan stabilitas ekonomi dan keamanan regional.
Dinamika Aktor dan Garis Patah di ASEAN
Dinamika aktor dalam negosiasi kode etik ini memperlihatkan garis patah yang jelas di dalam tubuh ASEAN. Filipina dan Vietnam, sebagai negara garis depan yang secara langsung berhadapan dengan klaim Beijing, mendorong CoC yang memiliki daya ikat hukum dan mekanisme sengketa yang transparan. Sebaliknya, Malaysia dan Indonesia lebih menekankan stabilitas kawasan dan penyelesaian diplomatik tanpa mengedepankan konfrontasi terbuka. Di luar meja negosiasi, China terus menjalankan strategi garis abu-abu melalui coast guard dan milisi maritimnya, yang secara perlahan namun pasti mengubah status quo tanpa memicu konfrontasi bersenjata terbuka. Sementara itu, Amerika Serikat memainkan peran sebagai penjamin eksternal melalui perjanjian pertahanan dengan Manila, yang justru memperkuat argumen Beijing bahwa isu ini adalah urusan bilateral regional yang tidak memerlukan intervensi pihak ketiga.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Masa Depan Kawasan
Bagi Indonesia, meskipun bukan negara pengklaim di Laut China Selatan, kepentingan nasionalnya sangat langsung karena berbatasan dengan Laut Natuna Utara. Risiko terbesar adalah apabila CoC yang dihasilkan justru melegitimasi status quo hasil perluasan faktual oleh pihak terkuat, sementara prinsip UNCLOS 1982 dikesampingkan demi kompromi diplomatik. Dalam konteks keseimbangan kekuatan (balance of power) regional, Indonesia berada di posisi yang rumit: harus menjaga kredibilitasnya sebagai penengah ASEAN, sambil memastikan bahwa arsitektur aturan maritim kawasan tetap berpijak pada hukum internasional, bukan pada hukum kekuatan. Jika negosiasi ini gagal menghasilkan dokumen yang mengikat, risiko eskalasi militer dan fragmentasi ASEAN akan semakin nyata. Dalam jangka pendek, Indonesia perlu memperkuat patroli maritim terpadu, kesiapan TNI Angkatan Laut, dan diplomasi koalisi dengan negara ASEAN lain yang sepaham. Dalam jangka panjang, kemampuan Indonesia untuk mempertahankan netralitas dan otoritasnya di forum regional akan sangat menentukan apakah kawasan ini akan tetap berpegang pada tatanan berbasis aturan atau justru tergerus oleh politik garis abu-abu yang menguntungkan pihak terkuat. Refleksi akhir dari dinamika ini adalah bahwa proses negosiasi CoC bukan sekadar soal teknis diplomasi, melainkan ujian bagi norma regional dan keberlanjutan tatanan berbasis hukum internasional di Asia Tenggara.