Geo-Politik

Negosiasi Code of Conduct Laut China Selatan dan Dilema Kedaulatan Indonesia

24 Oktober 2026 Asia Tenggara 17 views

Perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan menjadi ujian krusial bagi diplomasi Indonesia yang harus menyeimbangkan peran mediator dan mempertahankan kedaulatan di Natuna. Fragmentasi internal ASEAN memperlemah daya tawar kolektif, sementara unilateralisme China meningkatkan tekanan. Strategi pengimbangan cerdas dengan mitra eksternal diperlukan untuk menjaga stabilitas kawasan, namun harus dikelola hati-hati agar tidak memicu konfrontasi langsung dengan Beijing.

Negosiasi Code of Conduct Laut China Selatan dan Dilema Kedaulatan Indonesia

Perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan telah memasuki babak krusial yang tidak hanya menentukan arsitektur keamanan regional, tetapi juga menguji kapasitas diplomasi Indonesia sebagai negara maritim dengan kepentingan langsung di kawasan tersebut. Dinamika ini terjadi di tengah intensifikasi aktivitas militer dan eksploitasi sumber daya oleh berbagai pihak di wilayah yang disengketakan, mempertegas urgensi sekaligus kompleksitas negosiasi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Hambatan utama masih berkisar pada perbedaan fundamental terkait ruang lingkup yurisdiksi COC dan sifat mengikatnya—apakah akan menjadi instrumen legal yang rigid atau sekadar pedoman sukarela yang longgar. Perbedaan interpretasi ini bukanlah soal teknis belaka, melainkan cerminan dari tarik-menarik antara prinsip kedaulatan absolut yang didengungkan Beijing dan tuntutan tata kelola maritim berbasis hukum internasional yang diperjuangkan negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, isu ini sangat relevan karena menyangkut keseimbangan antara peran sebagai mediator kawasan dan kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan maritim di tengah tekanan geopolitik yang semakin kompleks.

Posisi Indonesia di Persimpangan Mediasi dan Kedaulatan

Secara historis, Indonesia memainkan peran ganda yang rumit dalam sengketa Laut China Selatan. Sebagai negara non-klaim, ia berfungsi sebagai mediator yang netral, namun pada saat yang sama memiliki kepentingan kedaulatan yang tidak bisa ditawar di sekitar Kepulauan Natuna. Wilayah perairan Natuna, yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, kerap menjadi titik gesekan karena tumpang tindih klaim China berdasarkan sembilan garis putus-putus (nine-dash line). Dalam perundingan Code-of-Conduct, Jakarta berkepentingan memastikan bahwa dokumen akhir tidak mengurangi hak navigasi internasional dan kedaulatan maritim Indonesia. Namun, posisi ini kian ditantang oleh menguatnya unilateralisme China, yang sering kali mengambil tindakan sepihak di lapangan, seperti pengerahan kapal penjaga pantai dan militerisasi fitur-fitur buatan. Fenomena ini menempatkan Indonesia dalam dilema strategis: harus tetap menjadi penjembatan dialog kawasan sekaligus mempertahankan kedaulatan tanpa memicu konfrontasi langsung dengan Beijing yang merupakan mitra dagang utama. Dilema ini mencerminkan tantangan fundamental dalam diplomasi Indonesia: bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keamanan, dan stabilitas regional di tengah rivalitas besar.

Fragmentasi ASEAN dan Masa Depan Stabilitas Kawasan

Dalam jangka pendek, stabilitas di Laut China Selatan sangat bergantung pada kemampuan ASEAN untuk bertindak secara kolektif dan konsisten dalam kerangka negosiasi Code-of-Conduct. Namun demikian, fragmentasi internal ASEAN terhadap isu ini—mulai dari posisi keras Vietnam dan Filipina hingga sikap lebih akomodatif dari Kamboja dan Laos—sering memperlemah daya tawar bersama. Jika ASEAN gagal menyajikan front yang solid, risiko dominasi China dalam kerangka COC menjadi semakin nyata. Bagi Indonesia, sebagai negara yang secara tradisional menjadi motor diplomasi ASEAN, fragmentasi ini menuntut pendekatan yang lebih cermat untuk mengelola perbedaan internal tanpa kehilangan kredibilitas sebagai mediator. Dalam konteks jangka panjang, Indonesia perlu mempertimbangkan strategi pengimbangan yang cerdas dengan menggandeng negara-negara eksternal, khususnya mitra seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, untuk menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan. Langkah ini, jika tidak dikelola secara hati-hati, justru dapat menjerumuskan Indonesia ke dalam pusaran rivalitas yang lebih luas. Oleh karena itu, pengelolaan hubungan dengan aktor eksternal harus dilakukan secara proporsional, dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kemandirian politik luar negeri. Refleksi akhir dari dinamika ini adalah bahwa masa depan Laut China Selatan tidak hanya ditentukan oleh teks perjanjian, tetapi oleh kemampuan Indonesia dan ASEAN untuk mempertahankan kohesi sekaligus beradaptasi dengan realitas geopolitik yang terus berubah.

Entitas yang disebut

Organisasi: ASEAN

Lokasi: Laut China Selatan, Natuna, Indonesia, China, Beijing