Kebijakan Pertahanan
Modernisasi Pertahanan Indonesia: Ambisi Kemandirian Alutsista di Tengah Tekanan Geopolitik
Dalam dua tahun terakhir, Indonesia terus mempercepat pembaruan alutsista dengan realisasi anggaran pertahanan yang mencapai 1,2 persen dari PDB. Kebijakan ini sejalan dengan Perpres 8/2024 tentang postur pertahanan yang menargetkan pembangunan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) fase ketiga. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak strategis dengan Airbus untuk pesawat tempur Rafale dan Naval Group untuk kapal selam Scorpène, menandakan pergeseran dari ketergantungan pada platform lama menuju aliansi pertahanan modern. Meski demikian, tekanan geopolitik di Indo-Pasifik, terutama ketegangan China-Taiwan dan rivalitas AS-China, mendorong Indonesia untuk menyeimbangkan kerja sama dengan berbagai mitra agar tidak terjebak dalam blok militer tertentu. Indonesia memilih pendekatan 'bebas aktif' dengan kekuatan deterensi yang kredibel, tetapi tantangan anggaran, transfer teknologi, dan pembangunan industri pertahanan dalam negeri masih menjadi pekerjaan rumah. Implikasi jangka pendek dari modernisasi ini adalah peningkatan kesiapsiagaan militer untuk melindungi kedaulatan di Natuna dan perbatasan laut lainnya. Jangka panjangnya, Indonesia berpotensi menjadi hub industri pertahanan ASEAN, namun membutuhkan konsistensi kebijakan dan penguatan riset dalam negeri.
Entitas yang disebut
Organisasi: Kementerian Pertahanan, Airbus, Naval Group, ASEAN
Lokasi: Indonesia, Indo-Pasifik, China, Taiwan, AS, Natuna