Percepatan modernisasi militer China dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi katalisator perubahan signifikan dalam lanskap keamanan Asia Tenggara. Dengan peluncuran kapal selam nuklir generasi baru, pengembangan rudal hipersonik, dan penguatan sistem anti-akses area denial (A2/AD) di Laut China Selatan, Beijing secara eksplisit menunjukkan ambisinya untuk memproyeksikan kekuatan secara global dan regional. Data Institut Internasional untuk Studi Perdamaian Stockholm (SIPRI) mencatat peningkatan anggaran pertahanan China sebesar 7,2% pada 2026, sebuah angka yang tidak hanya mencerminkan prioritas fiskal, tetapi juga sinyal geopolitik bahwa China siap bersaing dalam keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.
Perlombaan Senjata Tak Langsung di Asia Tenggara
Respons negara-negara Asia Tenggara terhadap modernisasi militer China tidak seragam, namun menunjukkan pola yang jelas: peningkatan belanja pertahanan dan akuisisi alutsista canggih. Vietnam, Filipina, dan Malaysia, yang secara geografis berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, memimpin dengan pembelian kapal selam dan rudal pertahanan pesisir. Langkah ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan kapabilitas Tiongkok yang semakin dominan, sekaligus menciptakan efek deterensi di tengah sengketa wilayah yang masih belum terselesaikan. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai perlombaan senjata tak langsung—di mana negara-negara tidak secara eksplisit menargetkan satu sama lain, namun setiap akuisisi baru memicu reaksi berantai yang mengubah dinamika keamanan kawasan.
Indonesia, dengan posisi strategisnya sebagai poros maritim dunia, merespons melalui kerangka Minimum Essential Force (MEF) yang telah berjalan sejak dekade lalu. Pemerintah mengalokasikan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 1,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mempercepat pengadaan alutsista generasi baru, termasuk pesawat tempur Rafale, fregat multi-misi, dan kapal selam. Keputusan ini tidak hanya didorong oleh ancaman langsung dari Laut China Selatan, tetapi juga oleh kebutuhan untuk menjaga kedaulatan di perairan Natuna dan memperkuat postur pertahanan di kawasan timur Indonesia.
Implikasi Strategis bagi Stabilitas Kawasan dan Indonesia
Dalam jangka pendek, beban fiskal akibat peningkatan belanja pertahanan menjadi tantangan bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Namun, di sisi lain, modernisasi ini membuka peluang bagi pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui skema transfer teknologi. Indonesia, misalnya, telah menjalin kemitraan dengan Prancis dalam pengadaan Rafale yang mencakup klausul alih teknologi dan partisipasi industri lokal. Ke depannya, kemampuan untuk memproduksi sendiri komponen alutsista akan menjadi faktor penentu kemandirian pertahanan nasional.
Dalam konteks yang lebih luas, perlombaan senjata ini mengancam stabilitas kawasan jika tidak dikelola dengan baik. ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran krusial untuk membangun rezim transparansi militer dan mekanisme pencegahan eskalasi. Tanpa adanya kerangka kerja sama keamanan yang inklusif, peningkatan kapabilitas militer secara sepihak hanya akan memperdalam ketidakpercayaan dan meningkatkan risiko konflik. Refleksi akhir yang perlu dicatat adalah bahwa modernisasi militer China di Asia Tenggara bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pergeseran tatanan global menuju multipolaritas. Bagi Indonesia, strategi pertahanan yang cerdas harus mampu menyeimbangkan antara penguatan kekuatan militer, diplomasi multilateral, dan pengelolaan sumber daya fiskal secara berkelanjutan.
