Sepanjang 2025 hingga awal 2026, Laut China Selatan tetap menjadi titik api ketegangan maritim global. Aktivitas militer yang meningkat secara signifikan dilakukan China melalui latihan skala besar yang mensimulasikan pengepungan dan serangan terhadap target yang menyerupai kapal serta fasilitas asing. Respons Amerika Serikat bersama sekutu seperti Filipina, Australia, dan Jepang diwujudkan melalui Patroli Kebebasan Navigasi (FONOPs) dan latihan gabungan yang lebih intensif. Eskalasi ini menunjukkan bahwa Laut China Selatan bukan sekadar sengketa wilayah, melainkan arena persaingan struktural antara kekuatan besar yang berimplikasi pada tatanan keamanan kawasan Asia-Pasifik.
Fragmentasi ASEAN dan Kebuntuan Code of Conduct
Dinamika aktor di kawasan menunjukkan retaknya konsensus di tubuh ASEAN. Filipina dan Vietnam secara vokal menentang aktivitas China, sementara Kamboja dan Laos cenderung dekat dengan Beijing. Indonesia dan Malaysia mengambil posisi hati-hati dengan fokus pada perlindungan kedaulatan langsung tanpa terlibat frontal dalam sengketa kepulauan yang lebih luas. Perbedaan ini melemahkan kapasitas ASEAN untuk merespons secara kolektif dan memperlambat perundingan Code of Conduct (COC) yang bermakna. Kebuntuan ini bukan hanya masalah teknis diplomatik, melainkan manifestasi dari perbedaan kepentingan nasional yang semakin tajam di antara negara anggota.
Di tengah melemahnya konsensus ASEAN, Amerika Serikat terus mendorong aliansi dan kemitraan minilateral seperti AUKUS dan Quad sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Langkah ini dipandang Beijing sebagai upaya pengepungan strategis yang justru memperkuat persepsi ancaman dan mendorong respons militer yang lebih tegas. Dengan demikian, ketegangan maritim di Laut China Selatan memperlihatkan lingkaran eskalasi yang kompleks: peningkatan aktivitas militer berbalut pembenaran atas dasar kebebasan navigasi dan hak berdaulat, sementara di sisi lain memperdalam polarisasi antara blok yang dipimpin AS dan posisi China.
Implikasi bagi Indonesia: Stabilitas Kawasan dan Kedaulatan Natuna
Bagi Indonesia, situasi ini berdampak multidimensi. Sebagai negara yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tumpang tindih dengan klaim nine-dash line China di sekitar Natuna, peningkatan militerisasi mengancam kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya perikanan dan hidrokarbon. Dalam jangka pendek, Indonesia harus meningkatkan patroli dan pengawasan di perairan Natuna untuk mencegah intrusi. Namun, pendekatan keamanan semata tidak cukup; diperlukan pengelolaan diplomasi yang terkoordinasi antara lembaga pertahanan, kementerian luar negeri, dan institusi maritim agar respons Indonesia tetap proporsional dan tidak memperluas konfrontasi.
Dalam jangka panjang, ketegangan yang terus berlanjut mengancam stabilitas kawasan yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ASEAN. Karena itu, Indonesia memiliki kepentingan vital untuk memperkuat diplomasi maritimnya, baik secara bilateral dengan China maupun melalui ASEAN, guna mendorong pengelolaan konflik yang damai berdasarkan hukum internasional. Efektivitas diplomasi tersebut bergantung pada kemampuan Indonesia menjaga kesatuan ASEAN, yang semakin teruji oleh perbedaan sikap antaranggota dalam menyikapi dinamika Laut China Selatan.
Refleksi akhirnya, ketegangan maritim saat ini merupakan ujian bagi arsitektur keamanan kawasan. Tanpa Code of Conduct yang efektif, ruang untuk salah persepsi dan insiden yang tidak diinginkan akan semakin lebar. Indonesia, dengan posisi geografis dan diplomasi bebas-aktifnya, dapat menjadi jembatan peredam ketegangan, tetapi hanya jika ASEAN mampu berbicara dengan satu suara. Jika tidak, Laut China Selatan akan terus menjadi titik lemah stabilitas kawasan yang merugikan semua pihak, termasuk kepentingan strategis Indonesia di Indo-Pasifik.