Pertemuan Quadrilateral Security Dialogue (Quad) pada November 2025 menandai eskalasi signifikan dalam dinamika keamanan Indo-Pasifik. Dengan komitmen untuk meningkatkan patroli bersama dan mentransfer teknologi pertahanan ke negara-negara ASEAN, langkah ini secara eksplisit diposisikan sebagai respons terhadap peningkatan aktivitas militer Tiongkok di kawasan tersebut. Bagi Indonesia, kehadiran Quad Emerging Technology Working Group membuka peluang kerja sama di sektor pertahanan berbasis kecerdasan buatan (AI) dan keamanan siber. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat risiko mendasar yang mengancam kohesi internal ASEAN. Filipina secara terbuka menyambut dukungan penuh Quad, sementara Kamboja dan Laos menunjukkan kecenderungan berpihak pada Beijing. Dalam konteks inilah, ASEAN berupaya mempertahankan sentralitasnya melalui kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang diadopsi sejak 2019.
Dinamika Aktor dan Pergeseran Keseimbangan Kekuatan di Indo-Pasifik
Dinamika ini menempatkan Indonesia pada posisi yang rumit. Di satu sisi, peningkatan postur militer Quad—termasuk penyelenggaraan latihan gabungan Malabar—semakin mendekatkan Indonesia pada poros tersebut secara strategis. Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai anggota Dewan Koordinasi AOIP untuk menjembatani dialog antara Quad dan ASEAN tanpa merusak hubungan diplomatik yang telah terjalin baik dengan Tiongkok. Dalam jangka pendek, langkah yang terlihat adalah penguatan kerja sama bilateral dengan Australia dan India melalui latihan militer bersama. Langkah ini merupakan bagian dari strategi hedging yang luwes, yaitu upaya untuk mengamankan kepentingan nasional dengan tidak sepenuhnya bergantung pada satu kekuatan besar saja. Namun, dalam jangka panjang, terdapat risiko serius bahwa Indonesia dapat terjebak dalam polarisasi regional yang semakin tajam, yang dapat mengancam stabilitas kawasan dan posisi Indonesia sebagai poros maritim global.
Implikasi Pertahanan dan Posisi Strategis Indonesia
Implikasi pertahanan dari dinamika ini sangat substansial. Indonesia perlu mengkalibrasi ulang doktrin pertahanannya untuk merespons ancaman hibrida dan potensi konflik regional yang dapat menjadikan wilayah kepulauan Nusantara sebagai medan pertempuran proxy. Ketidakmampuan untuk mempertahankan sikap independen yang kredibel dapat menyebabkan Indonesia kehilangan otonomi strategisnya. Dalam konteks keseimbangan kekuatan (balance of power) yang sedang berubah, Indonesia harus mampu menavigasi antara dua kutub utama tanpa kehilangan kendali atas kebijakan luar negerinya. Prinsip bebas aktif yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia harus dioperasionalkan dengan lebih konkret, di satu sisi memanfaatkan peluang kerja sama teknologi dari Quad, namun di sisi lain menjaga hubungan konstruktif dengan Tiongkok melalui kerangka AOIP. Langkah ini membutuhkan diplomasi yang cermat untuk memastikan bahwa Indonesia tidak dianggap sebagai bagian dari aliansi militer yang memicu fragmentasi regional.
Kesimpulannya, posisi Indonesia di tengah menguatnya poros Quad di Indo-Pasifik membutuhkan strategi yang cermat dan adaptif. ASEAN sebagai institusi harus dijadikan platform untuk memperkuat sentralitasnya, bukan sebagai alat untuk memperdalam polarisasi. Dalam jangka menengah hingga panjang, Indonesia harus terus mengembangkan kapasitas pertahanan yang otonom sambil memperkuat kerjasama dengan berbagai aktor, baik Quad maupun Tiongkok, untuk menjaga stabilitas regional. Refleksi kritis menunjukkan bahwa keberhasilan strategi ini bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mempertahankan keseimbangan antara kepentingan nasional, dinamika aliansi, dan prinsip-prinsip multilateralisme yang menjadi ciri khas kebijakan luar negerinya.