Pada Juni 2026, Filipina resmi memangku keketuaan ASEAN di tengah meningkatnya rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Presiden Filipina menegaskan prioritas pada sentralitas ASEAN dalam kawasan Indo-Pasifik, khususnya penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Di sisi lain, Indonesia sebagai kekuatan utama kawasan menempatkan posisi yang hati-hati: mendukung keketuaan Filipina, tetapi mengingatkan agar ASEAN tidak menjadi alat salah satu kekuatan besar. Sikap ini mencerminkan dilema struktural yang dihadapi Asia Tenggara ketika persaingan kuasa global semakin menusuk ke jantung kawasan.
Rivalitas Global dan Urgensi Penguatan AOIP
Konteks internasional saat ini ditandai oleh tekanan akibat perang Ukraina dan instabilitas Timur Tengah. Kondisi tersebut memaksa negara-negara kecil di kawasan Indo-Pasifik untuk mencari payung keamanan yang lebih jelas. ASEAN, sebagai organisasi yang mengedepankan konsensus, menghadapi risiko fragmentasi jika setiap anggota cenderung merapat pada salah satu kekuatan besar. Dalam situasi ini, Indonesia mengusulkan penguatan mekanisme ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai platform inklusif yang melibatkan Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Logika yang mendasari usulan ini sederhana: jika AOIP diperkuat, ASEAN tetap menjadi poros dan arena dialog, bukan sekadar objek tarik-menarik kepentingan. Bagi Indonesia, inisiatif ini bukan sekadar wacana, melainkan sarana konkret untuk mempertahankan relevansi ASEAN di tengah perubahan arsitektur kawasan.
Dinamika aktor memperlihatkan perbedaan pendekatan yang tajam antara ASEAN daratan dan ASEAN maritim. Kamboja dan Laos cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan Tiongkok, sementara Filipina dan Indonesia lebih vokal dalam isu maritim. Perbedaan ini bukan semata persoalan posisi geografis, tetapi juga menyangkut ketergantungan ekonomi, pertimbangan politik domestik, dan persepsi ancaman yang berbeda. Keketuaan Filipina berpotensi menguji kapasitas ASEAN dalam mengelola perbedaan internal. Jika pernyataan terhadap Tiongkok semakin keras, ketegangan di dalam ASEAN dapat meningkat. Dalam konteks inilah Indonesia dapat memainkan peran sebagai peredam dan fasilitator, memastikan bahwa suara keras tidak mengorbankan kesatuan kawasan.
Peluang Indonesia sebagai Mediator dan Penjaga Sentralitas
Dalam jangka pendek, keketuaan Filipina di ASEAN berpotensi meningkatkan ketegangan internal jika pendekatannya terhadap Tiongkok dinilai terlalu konfrontasional. Namun dalam jangka panjang, justru terbuka peluang bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai mediator dan penjaga sentralitas ASEAN. Dengan memperkuat diplomasi pertahanan bersama mitra ekstra-kawasan, Indonesia dapat berkontribusi pada stabilitas tanpa harus terjebak dalam aliansi yang memihak. Keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik tidak akan ditentukan oleh satu negara, melainkan oleh kapasitas ASEAN untuk tetap kredibel sebagai institusi yang mampu menjembatani kepentingan yang saling bertentangan.
Refleksi yang dapat ditarik dari dinamika ini adalah bahwa keketuaan Filipina 2026 bukan sekadar agenda seremonial. Ia adalah ujian terhadap arsitektur keamanan regional yang dibangun di atas prinsip sentralitas ASEAN. Indonesia tidak boleh hanya bereaksi terhadap langkah Filipina, tetapi harus memimpin dengan visi jangka panjang. Keberhasilan ASEAN menjaga sentralitasnya akan menentukan apakah kawasan Indo-Pasifik menjadi arena kerja sama yang stabil atau medan persaingan terbuka yang merugikan semua pihak. Indonesia, dengan posisi geografis dan pengalaman diplomasinya, berada di garis depan untuk memastikan arah tersebut tetap sesuai dengan kepentingan nasional dan kawasan.