Kudeta militer di Myanmar yang terus berlangsung sejak awal 2021 dan memasuki fase baru pada pertengahan 2026 telah menjadi ujian paling berat bagi kohesi ASEAN. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang fondasi stabilitas regional di Asia Tenggara, tetapi secara langsung menguji kapasitas kepemimpinan Indonesia sebagai kekuatan utama di kawasan. Ketidakmampuan ASEAN untuk mencapai konsensus dalam implementasi 5-Point Consensus telah mengikis kredibilitas organisasi ini sebagai forum penyelesaian konflik. Kondisi ini diperparah oleh polarisasi sikap yang tajam di antara negara anggota, sehingga kudeta Myanmar menjadi katalis utama perpecahan serius di ASEAN. Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar persoalan diplomatik, melainkan juga menyentuh aspek pertahanan dan stabilitas nasional, terutama di wilayah perbatasan darat Kalimantan dan potensi gelombang pengungsi yang mengancam keamanan domestik.
Perpecahan ASEAN dan Dinamika Balance of Power di Asia Tenggara
Polarisasi di ASEAN tercermin dari dua kubu yang saling berseberangan. Di satu sisi, negara-negara seperti Thailand dan Laos cenderung mengambil pendekatan akomodatif terhadap junta militer Myanmar, dengan alasan menjaga stabilitas internal dan menghindari konfrontasi yang dapat memicu intervensi asing. Di sisi lain, Indonesia, Malaysia, dan Filipina mendesak pendekatan yang lebih tegas, menekankan pentingnya penegakan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagai fondasi stabilitas regional. Perpecahan ini secara fundamental melemahkan sentralitas ASEAN—sebuah doktrin yang selama ini menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power) di geopolitik Asia Tenggara. Ketika ASEAN tidak mampu bersatu, maka ruang bagi kekuatan eksternal seperti China dan Amerika Serikat untuk memperdalam pengaruh mereka semakin terbuka, mengancam otonomi strategis kawasan. Dinamika ini menempatkan stabilitas regional pada posisi yang rapuh, di mana setiap negara anggota harus mempertimbangkan ulang aliansi dan prioritas geopolitiknya.
Implikasi Strategis bagi Indonesia: Antara Perbatasan dan Diplomasi
Bagi Indonesia, krisis Myanmar memiliki implikasi strategis yang sangat konkret. Pertama, dari segi pertahanan, potensi instabilitas akibat konflik di Myanmar dapat memicu pergerakan pengungsi dan aktivitas ilegal di perbatasan darat Kalimantan, yang selama ini relatif tenang. Ancaman ini tidak hanya bersifat keamanan non-tradisional, tetapi juga dapat membebani anggaran pertahanan dan diplomasi Indonesia dalam jangka panjang. Kedua, dari segi diplomasi, kegagalan Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023 untuk memediasi konsensus telah menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan Indonesia di kawasan. Dalam jangka pendek, Indonesia harus memperkuat diplomasi bilateral dengan semua pihak di Myanmar, sembari menjaga persatuan ASEAN melalui pendekatan yang realistis namun berprinsip. Ini berarti bahwa Indonesia perlu menyeimbangkan antara tekanan moral terhadap junta dan kebutuhan untuk menjaga agar ASEAN tidak lumpuh total. Dalam jangka panjang, kegagalan mengelola krisis ini tidak hanya akan mengikis sentralitas ASEAN, tetapi juga memaksa Indonesia untuk mencari mitra baru di luar kawasan, sebuah langkah yang dapat mengubah postur pertahanan dan kebijakan luar negeri Indonesia secara fundamental. Refleksi kritis terhadap situasi ini menunjukkan bahwa ASEAN berada di persimpangan jalan, dan Indonesia harus mengambil peran sebagai penyeimbang yang cerdas untuk mencegah disintegrasi lebih lanjut. Tanpa tindakan yang terukur dan berbasis data, stabilitas regional yang selama ini menjadi ciri khas Asia Tenggara dapat terkikis, membuka celah bagi rivalitas kekuatan besar yang akan merugikan semua pihak, termasuk Indonesia.