Keputusan KTT NATO di Den Haag pada Juni 2025 untuk menetapkan target belanja pertahanan sebesar 5 persen dari Produk Domestik Bruto hingga tahun 2035 bukanlah sekadar koreksi angka fiskal di Eropa. Kesepakatan ini menandai titik balik dalam arsitektur keamanan global, lahir dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan dan ketidakpastian atas jaminan keamanan Amerika Serikat. Target tersebut jauh melampaui standar 2 persen yang selama ini menjadi norma, sehingga menegaskan bahwa belanja pertahanan tidak lagi diperlakukan sebagai pos anggaran domestik semata, melainkan sebagai instrumen utama dalam kalkulasi keseimbangan kekuatan global. Bagi Indonesia, pergeseran beban pertahanan ini merupakan sinyal struktural yang berdampak langsung pada biaya, ketersediaan, dan akses teknologi alutsista di kawasan Indo-Pasifik.
Tiga Lapis Ketegangan dalam Arsitektur Keamanan Eropa
Kesepakatan Den Haag merefleksikan tiga lapis ketegangan yang saling terkait. Pertama, relasi Amerika Serikat dan Eropa mengenai pembagian beban. Washington yang menggeser prioritas militernya ke Indo-Pasifik secara efektif memaksa negara-negara Eropa menanggung beban pertahanan konvensional mereka sendiri. Kedua, perpecahan di dalam Eropa antara negara-negara Baltik dan Polandia yang mendesak pengerahan kekuatan maksimal, dengan negara-negara selatan yang bergulat dengan keterbatasan fiskal. Ketiga, ketegangan NATO dan Rusia, di mana Moskwa merespons dengan memperluas produksi industri pertahanan dan meningkatkan retorika nuklir. Ketiga lapis ketegangan ini memperlihatkan bahwa NATO tidak hanya berfungsi sebagai aliansi pertahanan kolektif, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi beban strategis di tengah pergeseran prioritas global.
Dalam dinamika tersebut, Jerman muncul sebagai aktor paling menentukan. Melalui paket fiskal besar dan perluasan industri pertahanan, Berlin akan membentuk arah rearmament Eropa dalam dua dekade mendatang. Ketika Amerika Serikat mengalihkan fokus ke Indo-Pasifik, Eropa dipaksa menginternalisasi risiko keamanannya sendiri, terutama dalam menghadapi konsekuensi perang di Ukraina. Lonjakan belanja pertahanan Eropa dengan demikian bukan fenomena sementara, melainkan bagian dari pergeseran struktural dalam pembagian peran kekuatan transatlantik. Bagi kawasan Asia Tenggara, implikasinya tidak bersifat langsung militer, tetapi terasa melalui pasar alutsista global, rantai pasok industri pertahanan, dan prioritas transfer teknologi yang semakin ketat.
Implikasi bagi Indonesia dan Modernisasi TNI
Bagi Indonesia, lonjakan belanja pertahanan NATO berdampak struktural yang sering terabaikan. Permintaan global yang melonjak terhadap alutsista, munisi, dan sistem pertahanan udara secara langsung meningkatkan harga, memperpanjang antrean pengiriman, serta mempersulit perolehan transfer teknologi bagi negara pembeli seperti Indonesia. Ketika Eropa dan negara-negara NATO berlomba melakukan rearmament, produsen senjata utama akan memprioritaskan pasar domestik dan sekutu dekat, sehingga negara-negara seperti Indonesia menghadapi persaingan yang lebih ketat dalam mengakses sistem persenjataan mutakhir. Dalam jangka pendek, langkah rasional yang perlu diambil adalah mengunci kontrak pembelian dan memperkuat posisi tawar melalui kerja sama industri pertahanan yang lebih strategis, meskipun opsi tersebut menuntut perencanaan fiskal dan diplomasi yang cermat.
Dalam perspektif yang lebih luas, keputusan Den Haag menegaskan bahwa arsitektur keamanan global sedang memasuki fase redistribusi beban yang asimetris. Eropa memperkuat diri di tengah perang Ukraina, Amerika Serikat memusatkan perhatian pada Indo-Pasifik, sementara kawasan Asia Tenggara harus menyesuaikan diri dengan pasar alutsista yang semakin kompetitif. Bagi Indonesia, modernisasi TNI tidak lagi semata-mata persoalan anggaran domestik, melainkan bagian dari navigasi strategis di antara kepentingan kekuatan besar. Oleh karena itu, setiap keputusan pengadaan dan pengembangan industri pertahanan nasional harus ditempatkan dalam kerangka kalkulasi geopolitik jangka panjang, agar Indonesia tidak menjadi penonton pasif dalam pergeseran keseimbangan kekuatan global yang sedang berlangsung.