KTT BRICS+ yang digelar di Kazan, Rusia, pada tahun 2026 telah menandai fase baru dalam evolusi blok ekonomi ini. Integrasi penuh anggota baru seperti Arab Saudi, Iran, Ethiopia, dan Mesir tidak hanya memperkuat basis keanggotaan, tetapi juga mengubah konfigurasi kekuatan di dalam BRICS. Langkah ini merupakan respons terhadap ketidakpuasan yang semakin meluas terhadap arsitektur keuangan global yang didominasi oleh negara-negara Barat, khususnya sistem yang berpusat pada dolar AS. Dalam konteks multipolaritas yang semakin nyata, BRICS+ muncul sebagai kontrapoin strategis terhadap G7, dengan agenda utama percepatan pengembangan sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi multilateral yang tidak bergantung pada dolar AS—sebuah gerakan de-dolarisasi yang memiliki implikasi luas terhadap sistem keuangan global.
Dinamika Aktor dan Ambisi Sistem Keuangan Paralel
Di balik agenda de-dolarisasi, terdapat dinamika aktor yang kompleks. Tiongkok dan Rusia tetap menjadi motor utama penggerak BRICS, dengan Tiongkok menawarkan alternatif infrastruktur pembayaran melalui sistem Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) dan Rusia mendorong mekanisme penyelesaian berbasis mata uang lokal. Kehadiran Arab Saudi dan Iran sebagai kekuatan energi baru menambah dimensi strategis, karena kedua negara ini memiliki pengaruh signifikan dalam pasar minyak dan gas global. Sementara itu, anggota seperti India dan Brasil menunjukkan sikap yang lebih hati-hati, mencerminkan kepentingan nasional yang beragam. Upaya menciptakan sistem keuangan paralel ini bukanlah sekadar teknis, melainkan merupakan pernyataan politik yang menantang hegemoni dolar AS dan institusi Bretton Woods. Namun, kohesi internal BRICS belum sepenuhnya teruji, terutama mengingat perbedaan kepentingan antara anggota yang pro-Barat dan yang anti-Barat.
Bagi Indonesia, yang merupakan mitra strategis banyak anggota BRICS dan memiliki status pengamat, perkembangan ini menghadirkan dilema geopolitik dan geo-ekonomi yang mendalam. Di satu sisi, keterlibatan yang lebih dalam dengan sistem keuangan alternatif dapat mengurangi kerentanan terhadap gejolak kebijakan moneter AS, seperti yang dirasakan selama siklus pengetatan Federal Reserve. Di sisi lain, risiko terperangkap dalam persaingan sistemik antara Blok BRICS+ dan negara-negara Barat sangat nyata. Dalam jangka pendek, Bank Indonesia perlu mengkaji secara cermat dampak terhadap cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah, terutama jika transaksi perdagangan mulai beralih ke mata uang lokal. Dalam jangka panjang, pilihan Indonesia akan menjadi indikator nyata dari komitmennya terhadap kebijakan luar negeri bebas-aktif. Menolak keterlibatan sama sekali dapat memutus akses ke pasar yang tumbuh cepat di kawasan Global South, sementara bergabung penuh berpotensi merusak hubungan dengan mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.
Implikasi Jangka Panjang dan Posisi Indonesia di Tengah Fragmentasi Global
Secara lebih luas, ekspansi BRICS+ dan ambisi de-dolarisasi mencerminkan pergeseran struktural dalam keseimbangan kekuatan global. Fragmentasi sistem keuangan internasional menjadi dua kutub—satu berbasis dolar dan satu lagi berbasis mata uang lokal—dapat meningkatkan biaya transaksi global dan memperumit hubungan ekonomi antarnegara. Bagi Indonesia, posisi yang paling rasional adalah mengartikulasikan dukungan terhadap multipolaritas yang inklusif, bukan penciptaan blok-blok yang saling bersaing. Dengan menjembatani kepentingan antara Barat dan Global South, Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai kekuatan menengah yang independen. Namun, hal ini memerlukan keterampilan diplomasi yang tinggi dan keberanian untuk mengambil keputusan strategis di tengah tekanan yang semakin besar. Kedepannya, perkembangan BRICS+ akan menjadi ujian bagi arsitektur global yang ada, dan Indonesia harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil.
