Perspektif Global & Regional

KTT ASEAN di Laos: Peran Indonesia dalam Mediasi Konflik Laut China Selatan

31 Oktober 2026 ASEAN, Asia Tenggara 20 views

Indonesia memainkan peran sentral dalam KTT ASEAN di Laos dengan mengusulkan platform diplomasi maritim baru untuk mediasi konflik Laut China Selatan. Meskipun mendapat dukungan dari Vietnam dan Filipina, fragmentasi internal ASEAN akibat pendekatan China yang bilateral dan ekonomi masih menjadi hambatan utama. Keberhasilan Indonesia dalam mediasi ini akan menentukan kredibilitasnya sebagai pemimpin kawasan dan menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

KTT ASEAN di Laos: Peran Indonesia dalam Mediasi Konflik Laut China Selatan

Pertemuan tingkat tinggi ASEAN ke-43 di Vientiane, Laos, pada akhir September 2026 kembali menempatkan Indonesia pada posisi sentral dalam upaya mediasi konflik Laut China Selatan. Di tengah memanasnya situasi akibat insiden tabrakan antara kapal patroli China dan Vietnam di perairan sengketa, Presiden Indonesia menawarkan inisiatif baru berupa 'ASEAN Maritime Dialogue Platform' yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi langsung antarnegara yang bersengketa. Langkah ini merupakan kelanjutan dari peran historis Indonesia dalam memimpin penyusunan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan, sekaligus mencerminkan kebutuhan mendesak akan mekanisme dialog yang lebih terstruktur di kawasan yang sangat vital bagi perdagangan global—sekitar 60 persen arus perdagangan dunia melalui jalur ini. Dari perspektif geopolitik, KTT ini bukan sekadar ajang diplomasi rutin, melainkan ujian bagi kohesi ASEAN di tengah tekanan China yang kerap menggunakan pendekatan bilateral dan ekonomi untuk memecah belah negara anggota.

Dinamika Aktor dan Fragmentasi Internal ASEAN

Dalam panggung diplomasi di Laos, perbedaan orientasi antarnegara anggota ASEAN kembali mencuat secara terbuka. Vietnam dan Filipina, sebagai negara yang paling sering bersitegang dengan China di Laut China Selatan, memberikan dukungan penuh terhadap usulan Indonesia. Bagi Hanoi dan Manila, platform dialog maritim yang transparan dan komunikasi langsung adalah instrumen strategis untuk mengimbangi taktik Beijing yang kerap mengedepankan negosiasi bilateral yang asimetris. Sebaliknya, Kamboja dan Laos—dua negara yang secara ekonomi dan politik dekat dengan China—menunjukkan posisi yang lebih hati-hati, bahkan cenderung pro-China dalam forum-forum internal. Fragmentasi ini menggarisbawahi ancaman nyata terhadap solidaritas ASEAN: bahwa tanpa kepemimpinan yang kuat dan imparsial seperti yang coba ditawarkan Indonesia, blok ini bisa kehilangan kredibilitas sebagai entitas yang mampu mengelola stabilitas kawasan. Dalam konteks keseimbangan kekuatan, situasi ini memperkuat kebutuhan Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan diplomasi multilateral, tetapi juga memperkuat kerja sama pertahanan dengan mitra eksternal seperti Jepang dan Australia.

Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Masa Depan CoC

Usulan platform dialog baru merupakan langkah taktis yang cerdas dari Indonesia untuk mengatasi kebuntuan negosiasi CoC yang telah berlangsung bertahun-tahun. Namun, tantangan terbesar tetap ada: China secara konsisten menolak untuk memasukkan aspek hukum yang mengikat dalam CoC, yang berarti bahwa setiap mekanisme yang dihasilkan mungkin hanya bersifat deklaratif dan tidak memiliki daya paksa. Dalam jangka pendek, KTT ini berhasil menciptakan momentum retoris solidaritas ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia, namun implementasi konkret masih menghadapi hambatan struktural. Bagi Indonesia, taruhannya sangat besar. Kegagalan dalam mediasi ini tidak hanya akan mengurangi kredibilitasnya sebagai kekuatan regional, tetapi juga dapat memperlemah posisi tawar ASEAN secara keseluruhan di tengah persaingan antara Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara mengakomodasi kepentingan China dan menjaga soliditas ASEAN, sambil terus mendorong transparansi dan aturan main yang adil di Laut China Selatan.

Refleksi yang lebih dalam perlu diambil dari dinamika ini. Laut China Selatan bukan sekadar isu sengketa teritorial, melainkan teater utama pergeseran tatanan global. Di satu sisi, ASEAN ingin mempertahankan sentralitasnya; di sisi lain, China terus memperluas pengaruh melalui jalur ekonomi dan militer. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan dan pemimpin ASEAN de facto, memiliki posisi unik untuk menjembatani perbedaan tersebut. Namun, jika China terus menggunakan pendekatan 'pecah belah dan kuasai', maka masa depan CoC yang mengikat akan tetap menjadi ilusi. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu membangun arsitektur keamanan yang lebih kokoh dengan melibatkan negara-negara eksternal yang memiliki kepentingan sama terhadap kebebasan navigasi dan stabilitas kawasan. Inisiatif 'ASEAN Maritime Dialogue Platform' bisa menjadi batu loncatan, tetapi tanpa dukungan politik yang kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, Laut China Selatan akan terus menjadi medan uji bagi masa depan tatanan berbasis aturan di Asia.

Entitas yang disebut

Orang: Presiden Indonesia

Organisasi: ASEAN

Lokasi: Indonesia, Laos, Vientiane, Laut China Selatan, Vietnam, Filipina, Kamboja, China, Jepang, Australia