KTT ASEAN ke-44 yang digelar di Kamboja telah menghasilkan dua keputusan utama yang bersifat strategis: kesepakatan mengenai peta jalan rekonsiliasi Myanmar dan deklarasi bersama terkait Laut China Selatan. Kedua dokumen ini bukanlah sekadar hasil diplomatik biasa, melainkan cerminan dari upaya kolektif ASEAN untuk mempertahankan relevansinya di tengah fragmentasi tatanan global dan persaingan antara kekuatan besar. Dalam konteks ini, Indonesia memegang peran sentral sebagai poros stabilitas kawasan, namun dihadapkan pada tantangan struktural yang signifikan dalam mengimplementasikan komitmen tersebut.
Konsensus Myanmar: Antara Diplomasi dan Realitas Kekuasaan
Keputusan untuk melibatkan Utusan Khusus ASEAN dalam proses rekonsiliasi Myanmar merupakan langkah maju yang tak terhindarkan. Sejak kudeta militer pada tahun 2021, krisis politik di Myanmar telah menjadi ujian terberat bagi sentralitas ASEAN. Kegagalan implementasi Five-Point Consensus sebelumnya membuktikan bahwa tanpa mekanisme pemaksa yang jelas, konsensus semata tidaklah cukup. Di sinilah posisi Indonesia sebagai mediator menjadi sangat krusial. Indonesia harus menyeimbangkan tekanan dari Beijing dan Washington: China yang memiliki hubungan erat dengan junta militer cenderung mendorong stabilitas internal tanpa intervensi, sementara Amerika Serikat mendesak pendekatan yang lebih tegas terhadap pelanggaran HAM. Bagi Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar dan anggota pendiri ASEAN, biaya diplomasi ini sangat tinggi, namun kegagalan akan mengancam kredibilitas ASEAN sebagai aktor geopolitik regional.
Deklarasi Laut China Selatan: Penegasan Hukum Internasional di Tengah Eskalasi
Deklarasi bersama mengenai penghormatan terhadap hukum internasional di Laut China Selatan merupakan respons langsung terhadap meningkatnya aktivitas China, termasuk penangkapan ikan ilegal dan pembangunan instalasi militer di perairan yang disengketakan. Langkah ini bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan bagian dari upaya ASEAN untuk memperkuat posisi tawar kolektif. Di tengah perbedaan sikap yang tajam antara negara anggota—seperti Vietnam dan Filipina yang vokal menentang klaim China, dibandingkan dengan Kamboja dan Laos yang lebih akomodatif—Indonesia kembali memainkan peran kunci sebagai katalisator dialog. Dengan mendorong percepatan pembentukan Code of Conduct (CoC) yang mengikat secara hukum, Indonesia berupaya mengubah deklarasi menjadi instrumen operasional. Namun, tanpa dukungan penuh dari China sebagai aktor dominan di kawasan, implementasi CoC masih diragukan. Keseimbangan kekuatan di kawasan ini terus bergeser, di mana peningkatan aktivitas militer China tidak hanya mengancam kedaulatan negara-negara ASEAN, tetapi juga stabilitas rantai pasokan global yang menjadi fondasi ekonomi regional.
Implikasi dari KTT ini bagi Indonesia bersifat multidimensional. Secara diplomatik, Indonesia harus mengelola hubungan dengan China tanpa mengorbankan solidaritas ASEAN. Secara strategis, posisi Indonesia sebagai negara maritim dan anggota tidak bersengketa langsung di Laut China Selatan memberikan keleluasaan untuk menjadi jembatan, namun juga menempatkannya pada posisi yang rentan. Ke depannya, keberhasilan ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mempertahankan sentralitasnya di tengah tekanan eksternal. Jika gagal, fragmentasi internal ASEAN dapat memperkuat dominasi China dan melemahkan posisi tawar kolektif. Oleh karena itu, langkah konkret dalam implementasi konsensus Myanmar dan deklarasi Laut China Selatan menjadi penentu utama bagi masa depan geopolitik Asia Tenggara.