Pertemuan puncak ASEAN ke-43 di Laos pada September 2026 kembali menjadi panggung kegagalan kolektif dalam menangani krisis politik Myanmar. Junta militer Myanmar, sekali lagi, menolak mengimplementasikan konsensus lima poin yang sebelumnya didorong oleh Indonesia saat memegang keketuaan. Kegagalan ini menegaskan batasan mekanisme konsensus yang selama ini menjadi pilar utama sentralitas ASEAN. Dalam perspektif geopolitik, situasi ini mencerminkan pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan, di mana norma non-intervensi berbenturan dengan kebutuhan mendesak akan stabilitas politik. Di tengah kebuntuan, aktor eksternal seperti China dan Rusia secara diam-diam memberikan dukungan kepada junta, sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa menekan ASEAN untuk mengambil langkah yang lebih keras.
Fragmentasi Internal dan Peran Aktor Eksternal
Fragmentasi di antara negara anggota ASEAN menjadi hambatan serius dalam mengambil keputusan kolektif. Thailand dan Kamboja, misalnya, cenderung memilih pendekatan engagement dengan junta, berbeda dengan sikap kritis beberapa anggota lain seperti Indonesia. Perbedaan ini tidak hanya memperlemah posisi tawar ASEAN terhadap Naypyidaw, tetapi juga membuka celah bagi intervensi kepentingan eksternal. China dan Rusia memanfaatkan kebuntuan ini untuk memperkuat pengaruh mereka melalui jalur bilateral dan bantuan teknis kepada junta, sementara AS dan Uni Eropa menggunakan tekanan diplomatik yang kerap memicu reaksi defensif dari beberapa anggota ASEAN yang khawatir akan gangguan stabilitas regional.
Implikasi bagi Posisi Strategis Indonesia
Indonesia, di bawah pemerintahan baru, terus melanjutkan diplomasi gaya silent diplomacy yang pernah efektif dalam merawat kestabilan kawasan. Namun, frustrasi yang meningkat di kalangan anggota ASEAN menunjukkan bahwa pendekatan tersebut kini menghadapi ujian serius. Dalam jangka pendek, ASEAN berisiko kehilangan sentralitas dan relevansinya sebagai forum utama pengelolaan keamanan regional. Indonesia, yang memiliki kepentingan strategis dalam menghalau instabilitas di perbatasan langsungnya, mungkin perlu mempertimbangkan penguatan format bilateral atau kerja sama sub-kawasan untuk mengelola isu Myanmar tanpa harus menunggu konsensus penuh ASEAN. Langkah ini sekaligus merupakan respons terhadap pergeseran keseimbangan kekuatan akibat persaingan negara besar di Asia Tenggara.
Ke depan, krisis Myanmar tidak hanya menguji solidaritas ASEAN, tetapi juga memaksa negara anggota, terutama Indonesia, untuk merumuskan kembali pendekatan strategis mereka terhadap hubungan internasional di kawasan. Potensi konsekuensi jangka panjang mencakup transformasi mekanisme pengambilan keputusan ASEAN yang selama ini sangat bergantung pada konsensus, hingga kemungkinan terbentuknya blok informal baru yang lebih adaptif terhadap dinamika kontemporer. Refleksi kritis atas kegagalan KTT ini seharusnya mendorong Indonesia untuk mengintegrasikan dimensi pertahanan dan keamanan ke dalam diplomasi multilateral, agar posisinya di panggung global tetap kuat tanpa mengorbankan prinsip sentralitas ASEAN.